Saya menyambut baik ramainya investor dalam negeri yang mulai masuk ke industri smelter menyusul membaiknya harga nikel dunia. Semoga gejala ini bisa menjadi tanda-tanda era baru program hilirisasi mineral.

Pemerintah harus menjadikan peristiwa ini sebagai peringatan bahwa penambangan ilegal sudah sangat mengkhawatirkan. Pelakunya bukan hanya warga negara sendiri tapi juga warga negara asing.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengkritisi putusan PTUN Jakarta.

Pemerintah harus dapat memaksimalkan dukungan dunia internasional ini untuk mensukseskan program transisi energi nasional yang sekarang ini masih didominasi oleh energi fosil.

Ini kewenangan Pemerintah. Karena terkait BBM bersubsidi, baik jenis, jumlah, harga dan wilayah distribusinya ditetapkan oleh Pemerintah melalui pembahasan dengan DPR.

Prioritaskan keperluan domestik lebih dulu. Ini kan lucu, belum apa-apa sudah akan ekspor.  Kenapa ngebet ekspor? Ini kan terkesan menjadi sekedar berorientasi bisnis dan tidak tepat bagi ketahanan energi nasional. Kecuali kita sudah surplus listrik EBET.

Kuota tahunan BBM penugasan jenis Pertalite ini sudah ditetapkan setiap tahun. Jadi pihak Pertamina dan SPBU tidak boleh seenaknya secara sepihak menolak untuk mendistribusikan BBM penugasan ini.

Kita membutuhkan investasi dari luar, namun investasi yang berkualitas sehingga mampu menggerakkan ekonomi nasional, bukan malah menimbulkan komplikasi bagi ekonomi domestik.

Bila tidak kondisinya bisa mengkhawatirkan. Ketergantungan kita pada impor minyak dari negeri jiran akan semakin membengkak. Semakin hari, bukan semakin berkurang, impor migas kita dari Singapura ini malah semakin meningkat.

Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi.