Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan manfaat nyata.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas untuk segera melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Contohnya seperti RUU Perampasan Aset, kan hoaksnya disebutkan DPR tidak mau mengesahkan. Di konten-konten hoaks itu, foto Ketua DPR juga terus disebar

Pemanfaatan aset negara untuk mendukung aktivitas peredaran narkoba bukan hanya merusak masa depan masyarakat, tetapi juga mencederai kehormatan TNI.

Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan mendorong pembahasan RUU Perampasan segera masuk pada perumusan materi muatan dan pasal-pasal konkret.

Ini bukan paranoia. Kekuasaan untuk merampas aset adalah salah satu bentuk kekuasaan negara yang paling besar terhadap warga negara

Undang-undang harus membedakan secara tegas antara penyitaan/pembekuan sementara dan perampasan permanen.

Yang ketentuan luar biasa itu dirumuskan secara tertulis dan tertutup, tidak multi-interpretasi.

Kebijakan ini krusial guna melindungi aset nasional serta mencegah penyalahgunaan status kewarganegaraan untuk kepentingan kepemilikan properti dan lahan.

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mendukung pembentukan lembaga khusus untuk mengelola aset hasil perampasan dalam RUU Perampasan Aset.