Airlangga Hartarto resmi menjabat menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar menggantikan posisi Setya Novanto.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar diminta untuk tidak menghalang-halangi musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum (Ketum) pengganti Setya Novanto.

Dewan Kehormatan Partai Golkar menyarankan agar seluruh kader memberikan kesempatan napas penghormatan yang terakhir kepada Setya Novanto selaku Ketum Partai Golkar.

Sejumlah pengurus DPD I Partai Golkar meminta masukan Presiden Jokowi atas masalah yang sedang dihadapi partai tersebut. Tak hanya DPD, pelaksana tugas (Plt) ketua umum (Ketum) Partai Golkar Idrus Marham juga meminta restu kepada Jokowi.

Presiden Jokowi disebut-sebut berpotensi mengambil alih Ketua Umum Partai Golkar menggantikan posisi Setya Novanto. Bagaimana tanggapan politikus PDI Perjuangan (PDIP)?

Di tengah kisruh internal Partai Golkar, ada keinginan Presiden Jokowi yang terpendam terhadap partai berlambang pohon beringin itu.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangun (PPP) M Romahurmuziy (Romi) mendukung penuh langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Polri yang telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

Airlangga Hartarto diyakini dapat menyelamatkan Partai Golkar dari kehancuran. Untuk itu, Airlangga digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum (Ketum) Partai Golkar menggantikan posisi Setya Novanto.

Presiden Jokowi akan bebas hambatan, jika ingin mengambil alih ketua umum (Ketum) Partai Golkar dari Setya Novanto. Sebab, tidak akan ada yang bisa menolak Jokowi jadi Ketum Golkar.

Presiden Jokowi disarankan untuk mengambil alih Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar menggantikan posisi Setya Novanto. Hal itu untuk menyudahi kisruh yang sedang bergejolak di internal Golkar.