Presiden Jokowi sebaiknya mengambil alih ketua umum Partai Golkar dari Setya Novanto. Hal itu dinilai dapat menyelesaikan kisruh yang selama ini bergejolak di internal Partai Golkar.

Partai Golkar sebagai partai senior dan penguasa terlama di Indonesia, saat ini tampak terlihat tidak berdaya. Hal itu dibuktikan ketika sejumlah Caketum Partai Golkar meminta restu kepada Presiden Jokowi.

Jika Novanto tetap bertahan sebagai Ketua DPR dan Ketum Partai Golkar, maka yang menjadi korban adalah DPR sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat termasuk Partai Golkar.

Pasca penahanan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah kader Golkar mendesak agar Munaslub segera digelar.

Presiden Jokowi dinilai dapat meningkatkan elektabilitas Partai Golkar. Hal itu jika Jokowi mengambil alih ketua umum Partai Golkar dari Setya Novanto.

Presiden Jokowi dinilai berpotensi untuk mengambil alih Ketum Partai Golkar dari Setya Novanto. Lalu bagaimana sikap PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi di Pilpres 2014?

Guna mengendalikan Partai Golkar pada Pilpres 2019, Presiden Jokowi harus mengambil alih ketua umum (Ketum) Partai Golkar menggantikan posisi Setya Novanto.

Presiden Jokowi berpotensi untuk mengambil alih kursi Ketua Umum Partai Golkar untuk menggantikan posisi Setya Novanto.

Dua tokoh Partai Golkar disebut berpotensi untuk menggantikan posisi Setya Novanto sebagai ketua umum (Ketum) Partai Golkar. 

Konflik yang melanda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kemarin terjadi memasuki dalam tiga dimensi. Dan konflik tersebut terlama sepanjang masa.