Komisi I DPR mendukung diterbitkannya Perpres Nomor 111/2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029.

Harus hati-hati karena investasinya cukup besar, dikhawatirkan akan menjadi masalah hukum di masa depan.

PT Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas dan aset strategis yang tidak dimiliki banyak perusahaan lain. Potensi itu harus dijaga melalui tata kelola

Komisi III DPR menyoroti pentingnya sinkronisasi berbagai regulasi dalam pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Selama ini pembahasan sering berfokus pada kurangnya jumlah dokter. Padahal persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah distribusi yang belum merata

Kita juga merekomendasi supaya tenornya itu lebih panjang. Kalau on call kan masa sebulan diambil lagi. Orang bisa apa?

Kita akan memanggil Danantara yang mengungkap dugaan laporan keuangan atau adanya dugaan kerugian yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen PT Pos Indonesia.

Yang perlu dilihat adalah apakah pergantian nama ini memiliki substansi yang benar-benar kuat dan mengapa perubahan itu perlu dilakukan.

Fungsi ini bukan untuk mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman, tetapi memastikan pelaksanaan undang-undang berjalan sesuai konstitusi, negara hukum

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendukung proses penegakan hukum oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi MBG yang melibatkan TNI aktif