Anggota komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso mencurigai pimpinan DPR tengah membangun skema intervensi soal mekanisme pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap sejumlah perusahaan BUMN.
Kasus korupsi yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih mengkrak di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad bersama komisioner Bawaslu mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR.
Tarik menarik kewenangan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Penyertaan Modal Nasional (PMN) antara komisi VI dengan komisi XI DPR terus bergulir. Disatu sisi, ketua DPR belum memastikan ketentuan hak atas Panja PMN yang diperebutkan dua komisi tersebut.
Seharusnya, lanjut Sodik, tidak perlu Ahok menggunakan Alquran hanya demi kepentingan politiknya. Lebih baik, kata dia, Ahok menunjukkan ke masyarakat sebagai pemimpin yang dapat menjadi tauladan.
Harapan TNI untuk kembali diberikan hak politik dikarenakan kurangnya perhatian dari negara, sehingga menimbulkan kecemburuan.
Anggota Komisi III DPR M Nasir Djamil menyatakan keprihatinannya terkait banyaknya generasi bangsa yang menjadi korban narkoba.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Komisi X juga meminta notulen rapat pertemuan antara Kemenpora, Kementerian Keuangan, dan BPPN terkait Rencana Pemanfaatan Dana Renovasi GBK.
Komisi VI DPR yang membidangi BUMN dan Komisi XI DPR yang membidangi Keuangan saling rebutan mitra kerja BUMN.