Data penduduk Indonesia kembali bocor dan kali ini data kependudukan yang bocor, merupakan data yang sangat privasi sehingga sangat merugikan serta membahayakan warga negara Indonesia.
Saya mendorong sembari menunggu berlakunya Undang-Undang PDP ini pemerintah keluarkanlah peraturan darurat berlaku sampai PDP diberlakukan. Itu untuk menangani data yang dikelola oleh lembaga-lembaga pengelola data, baik itu milik pemerintah maupun swasta.
Transparansi terhadap penanganan ini tidak muncul ke publik. Diapakan kebocorannya? Bagaimana penanganannya? Bagaimana kita mitigasi terhadap data-data yang bocor?
Jadi pendekatannya adalah pendekatan ekonomi yang kita dorong, ini kesepakatan sebetulnya sudah disetujui di AIPACODD di Bogor beberapa waktu yang lalu. Jadi kali ini, di Sidang Umum AIPA ini menyetujui, menguatkan, mengokohkan keputusan yang sudah dibuat di AIPACODD.
Cekal Cak Imin Buka Acara MTQ, Instagram Bupati Tanah Laut Diserang Netizen
Ini berpotensi membahayakan iklim demokrasi yang sehat, santun, etis dan transparan.
Agar bupati/walikota lainnya, apapun partainya, tidak gegabah lagi dalam melakukan suatu tindakan di wilayahnya masing-masing.
PBB selalu mengalami kelumpuhan akut ketika berhadapan dengan kejahatan Israel terhadap Palestina. Padahal Israel negara penjajah telah melakukan kejahatan luar biasa dengan menyerang Palestina tanpa membedakan antara tentara dengan rakyat sipil termasuk perempuan dan anak-anak.
Indonesia perlu tampil ke depan dan menjadi pemengaruh. Dengan menjadi penentu agenda, Indonesia dapat memainkan perannya untuk mendorong isu internasional yang menjadi dan bermanfaat bagi kepentingan nasional kita.
Sistem ini berdasarkan pada garis keturunan bukan berdasarkan pemilihan yang melibatkan rakyat. Berbeda dengan politik dinasti yang pemilihan pemimpinya melalui pemilihan yang melibatkan rakyat secara langsung namun, sengaja dikuasai oleh satu keluarga saja dengan tujuan kepentingan keluarga tersebut.