Indonesia memberikan apresiasi yang tinggi kepada Afrika Selatan yang telah mengajukan gugatan dan hasilnya Israel diputuskan telah melakukan genosida kepada rakyat Palestina. Namun keputusan ICJ masih setengah-setengah. Satu sisi memerintahkan Israel untuk mengambil semua langkah sesuai kewenangannya untuk mencegah tindakan genosida di Gaza.

Sistem ini berdasarkan pada garis keturunan bukan berdasarkan pemilihan yang melibatkan rakyat. Berbeda dengan politik dinasti yang pemilihan pemimpinya melalui pemilihan yang melibatkan rakyat secara langsung namun, sengaja dikuasai oleh satu keluarga saja dengan tujuan kepentingan keluarga tersebut.

Indonesia perlu tampil ke depan dan menjadi pemengaruh. Dengan menjadi penentu agenda, Indonesia dapat memainkan perannya untuk mendorong isu internasional yang menjadi dan bermanfaat bagi kepentingan nasional kita.

PBB selalu mengalami kelumpuhan akut ketika berhadapan dengan kejahatan Israel terhadap Palestina. Padahal Israel negara penjajah telah melakukan kejahatan luar biasa dengan menyerang Palestina tanpa membedakan antara tentara dengan rakyat sipil termasuk perempuan dan anak-anak.

Agar bupati/walikota lainnya, apapun partainya, tidak gegabah lagi dalam melakukan suatu tindakan di wilayahnya masing-masing.

Ini berpotensi membahayakan iklim demokrasi yang sehat, santun, etis dan transparan.

Cekal Cak Imin Buka Acara MTQ, Instagram Bupati Tanah Laut Diserang Netizen

Jadi pendekatannya adalah pendekatan ekonomi yang kita dorong, ini kesepakatan sebetulnya sudah disetujui di AIPACODD di Bogor beberapa waktu yang lalu. Jadi kali ini, di Sidang Umum AIPA ini menyetujui, menguatkan, mengokohkan keputusan yang sudah dibuat di AIPACODD.

Transparansi terhadap penanganan ini tidak muncul ke publik. Diapakan kebocorannya? Bagaimana penanganannya? Bagaimana kita mitigasi terhadap data-data yang bocor?

Saya mendorong sembari menunggu berlakunya Undang-Undang PDP ini pemerintah keluarkanlah peraturan darurat berlaku sampai PDP diberlakukan. Itu untuk menangani data yang dikelola oleh lembaga-lembaga pengelola data, baik itu milik pemerintah maupun swasta.