Jadi pendekatannya adalah pendekatan ekonomi yang kita dorong, ini kesepakatan sebetulnya sudah disetujui di AIPACODD di Bogor beberapa waktu yang lalu. Jadi kali ini, di Sidang Umum AIPA ini menyetujui, menguatkan, mengokohkan keputusan yang sudah dibuat di AIPACODD.

Transparansi terhadap penanganan ini tidak muncul ke publik. Diapakan kebocorannya? Bagaimana penanganannya? Bagaimana kita mitigasi terhadap data-data yang bocor?

Saya mendorong sembari menunggu berlakunya Undang-Undang PDP ini pemerintah keluarkanlah peraturan darurat berlaku sampai PDP diberlakukan. Itu untuk menangani data yang dikelola oleh lembaga-lembaga pengelola data, baik itu milik pemerintah maupun swasta.

Data penduduk Indonesia kembali bocor dan kali ini data kependudukan yang bocor, merupakan data yang sangat privasi sehingga sangat merugikan serta membahayakan warga negara Indonesia.

Ada sejumlah pasal yang sudah kita putuskan yang berkaitan dengan transaksi elektronik.

Kejadian bobolnya data-data pribadi rakyat Indonesia terus berulang dan seperti tidak ada pencegahan dan tindakan hukum yang bisa mencegah kejadian berulang. Kali ini data paspor penduduk Indonesia dibobol dan dijual oleh Bjorka sejumlah total 34.900.867 nama pengguna paspor dengan banderol 10.000 USD atau sekitar Rp150 juta.

Kepercayaan yang telah diraih oleh Pemerintah China jangan sampai tercerderai oleh langkah-langkah yang merusak kepercayaan dunia Islam. Mesjid di desa Najiaying merupakan warisan budaya dan keagamaan yang harus dihormati.

Anggota DPR RI Sukamta secara resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Acara pelantikan langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Kejadian ini tidak boleh terulang kembali karena sangat merugikan bagi nasabah dan bank baik secara materi maupun non-materi. Kepercayaan publik kepada Bank BSI harus dikembalikan. Sistem keamanan Bank BSI harus diperbaiki.

Pertama, permasalahan di hulu mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan dan iming-iming gaji tinggi jika bekerja di luar negeri. Jumlah lowongan kerja di dalam negeri Indonesia minim, sehingga banyak WNI yang tergiur bekerja di luar negeri dengan gaji tinggi.