Lembaga PDP akan menentukan level kesetaraan dari hukum PDP Indonesia dengan negara atau kawasan lain seperti kesetaraan yang diatur oleh GDPR Eropa. Kesetaraan ini akan berpengaruh terhadap kemudahan pelindungan, transfer data internasional.

Wacana penempatan TNI di jabatan sipil bisa mengembalikan dwi fungsi TNI zaman Orde Baru yang menimbulkan banyak masalah. Pertama, jabatan publik harus didasarkan pada kompetensi teknis ataupun keilmuan bukan bagi-bagi jabatan.

Harus ada peningkatan kerja tim intelijen untuk memetakan secara presisi dinamika sosial, politik dan keamanan yang berkembang,

Pada tanggal 23-26 Maret 2022 insyaAllah akan berlangsung kegiatan Konsolidasi bagi pimpinan Fraksi dan DPRD dari tingkat Provinsi, Kab/kota. Adapun tujuan utamanya untuk menyamakan langkah pelayanan, menyatukan persepsi kerja parlemen dan menyongsong Pemilu 2024

Saya meyakini Angkatan Laut Indonesia dan juga Bakamla sudah lama mengetahui strategi China dengan mengerahkan milisi maritim. Karena cara paling mudah untuk meng-klaim suatu wilayah laut adalah dengan mengerahkan angkatan laut dan juga nelayan di wilayah tersebut, ini dilakukan oleh China dalam klaim atas Laut China Selatan.

Kalangan dewan menilai penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi sangat krusial.

Kalangan dewan mendukung rencana pemerintah yang akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro darurat yang disebut-sebut akan berlaku untuk seluruh wilayah Jawa dan Bali.

Kalangan dewan angkat bicara soal rencana pemerintah yang tertuang dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen, serta perluasan pengenaan PPN untuk sembako, jasa sekolah, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa tenaga kerja dan beberapa bentuk jasa lainnya.

Kebocoran data pribadi 279 juta peserta BPJS Kesehatan merupakan alarm bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan siber dalam negeri.

Pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan (Kemhan), TNI, Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan "stakeholder" terkait harus mewaspadai tujuan di balik kapal-kapal perang China yang masuk Indonesia beberapa waktu terakhir.