Pada tanggal 23-26 Maret 2022 insyaAllah akan berlangsung kegiatan Konsolidasi bagi pimpinan Fraksi dan DPRD dari tingkat Provinsi, Kab/kota. Adapun tujuan utamanya untuk menyamakan langkah pelayanan, menyatukan persepsi kerja parlemen dan menyongsong Pemilu 2024

Saya meyakini Angkatan Laut Indonesia dan juga Bakamla sudah lama mengetahui strategi China dengan mengerahkan milisi maritim. Karena cara paling mudah untuk meng-klaim suatu wilayah laut adalah dengan mengerahkan angkatan laut dan juga nelayan di wilayah tersebut, ini dilakukan oleh China dalam klaim atas Laut China Selatan.

Kalangan dewan menilai penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi sangat krusial.

Kalangan dewan mendukung rencana pemerintah yang akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro darurat yang disebut-sebut akan berlaku untuk seluruh wilayah Jawa dan Bali.

Kalangan dewan angkat bicara soal rencana pemerintah yang tertuang dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen, serta perluasan pengenaan PPN untuk sembako, jasa sekolah, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa tenaga kerja dan beberapa bentuk jasa lainnya.

Kebocoran data pribadi 279 juta peserta BPJS Kesehatan merupakan alarm bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan siber dalam negeri.

Pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan (Kemhan), TNI, Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan "stakeholder" terkait harus mewaspadai tujuan di balik kapal-kapal perang China yang masuk Indonesia beberapa waktu terakhir.

Diperlukan langkah konkret para pemimpin ASEAN untuk mendesak elite di Myanmar menahan diri dan membuka dialog dengan kelompok demonstran guna mencegah jatuhnya korban jiwa semakin banyak di negara tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menegaskan, hal itu perlu menjadi sorotan akibat tewasnya seorang prajurit TNI Prada Ginanjar Arianda saat kontak bersenjata antara TNI dan KKSB di Distrik Sugaja, Kabupaten Intan Jaya pada Senin (15/2) lalu.

Kalangan dewan meminta pemerintah serius menangani gangguan keamanan dan ketertiban (kamtibmas) ulah kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.