Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) selama 3 hari, Senin – Rabu (2-4/12) lalu.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Jafar Alkatiri beserta anggota lainnya melanjutkan rangkaian kunjungan kerja pada hari kedua di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Adapun agenda pembahasan dalam Kunker tersebut terkait persiapan Pilkada Serentak dan Penataan Daerah Sulbar.

Komite II DPD RI periode 2019-2024 terus membangun jalinan kerja sama dengan kementerian terkait dalam rangka pembangunan di daerah.

Komite I DPD RI melihat pelaksanaa UU Desa masih jauh dari semangat UU Desa itu sendiri lantaran banyaknya regulasi di bawah UU yang bertentangan dengan aturan diatasnya.

Komite IV DPD RI mendorong BPKP untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa di seluruh Indonesia melalui kerja sama dengan Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) di Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban dana desa.

Penghargaan ini diberikan kepada Komite Teknis 65-05: SNI Produk Perikanan dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) KKP, Komite Teknis 65-08: SNI Produk Kelautan/Perikanan Non-Pangan.

Para pengungsi yang kembali disambut oleh perwakilan Komite Rekonsiliasi Suriah dan Pusat Rusia untuk Rekonsiliasi Sisi yang Menentang di Suriah.

Komite I DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia membahas tentang sengketa tanah di daerah, di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/11).

Komite I DPD RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Bappenas menyatakan bahwa rencana pemindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan dalam upaya mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi serta model pembangunan yang Indonesia sentris.

Pasca dualisme kewenangan dalam pengelolaan Batam, DPD RI memandang masih banyak setumpuk persoalan yang harus diselesaikan di Batam.