Komite I DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia membahas tentang sengketa tanah di daerah, di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/11).

Komite I DPD RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Bappenas menyatakan bahwa rencana pemindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan dalam upaya mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi serta model pembangunan yang Indonesia sentris.

Pasca dualisme kewenangan dalam pengelolaan Batam, DPD RI memandang masih banyak setumpuk persoalan yang harus diselesaikan di Batam.

Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Dalam Negeri Membahas isu-isu terkait Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Hubungan Pusat Daerah hingga masalah perijinan di daerah.

Ketua Komite I (Pemerintahan Daerah) DPD RI Teras Narang menyetujui pemilihan kepala daerah (Pilkada), yaitu pemilihan gubernur, bupati dan walikota dikembalikan ke DPRD.

Tim Kunjungan Kerja Komite II DPD RI Provinsi Jawa Barat melaksanakan tugas dan fungsi DPD RI, yaitu pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Komite II DPD RI menyoroti masalah pertambangan saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara (Sultra) 11-13 November 2019.

Kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi pada tahun ini sebagian besar sudah dilaporkan. Namun dalam proses penanganan hukumnya terkesan masih  bertele-tele.

Sejak saat itu TikTok menjadi sangat populer, salah satu dari sedikit perusahaan internet China yang populer di AS, dan merupakan salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh.

Pelaksanaan politik desentralisasi dan otonomi daerah masih menyisakan banyak pekerjaan rumah karena dinilai masih banyak mengandung keterbatasan, pemerintah pusat masih jauh dalam memenuhi janji awalnya.