Hal itu yang menjadi alasan KPK memanggil Hanif yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR pada Jumat, 23 Januari 2026.

Yaqut bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembagian kuota haji tahun 2023-2024.

Pemeriksaan Ishfah oleh BPK dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji.

Penggeledahan ini untuk mencari barang bukti kasus dugaan pemerasan fee proyek dan dana CSR serta penerimaan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun, Maidi.

Pemeriksaan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.

Pendalaman dilakukan melalui pemeriksan 10 orang saksi oleh penyidik di Polres Pati, pada Rabu, 28 Januari 2026.

Penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan modus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kota Madiun.

Hanif yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR, mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Jumat, 23 Januari 2026.

Penahanan Satori dan Heri Gunawan yang menjadi tersangka kasus CSR BI ini bisa menjadi blunder bagi KPK.

Albertinus Parlinggoman Napitupulu mempersoalkan penyitaan yang dilakukan KPK dalam penanganan kasus dugaan pemerasan.