Partai yang mengaku Soekarnois dan peduli terhadap wong cilik mendapat kritikan terkait dukungan terhadap calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

Penolakan sejumlah kader partai terhadap pencalonan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI membuat kerja mesin partai pengusung bermasalah.

Keinginan PDIP untuk membentuk tim pemenangan sendiri guna memenangkan pasangan Ahok-Djarot dapat menimbulkan masalah karena dianggap liar.

Sebagaimana yang terjadi di Golkar dan PDIP, perlawanan sejumlah kader untuk tidak mendukung Ahok-Djarot juga terjadi di Hanura.

Sebagaimana yang terjadi di Golkar dan PDIP, perlawanan sejumlah kader untuk tidak mendukung Ahok-Djarot juga terjadi di Hanura.

Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terkait pemulihan nama baik Setya Novanto dianggap menyesatkan dan menciderai kredibilitas lembaga etik dewan.

Etika komunikasi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang arogan dengan melontarkan kata-kata kasar membuat warga DKI Jakarta semakin tidak simpati.

Ketua DPD Golkar DKI Fayakhun Andriadi dalam pernyataannya memungkinkan unsur dari relawan Teman Ahok menggantikan posisi Nusron

Sekretariat Bersama Rakyat (SekBer) mendirikan 203 posko untuk tim pemenangan pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pucuk pimpinan tim pemenangan Ahok-Djarot yang sebelumnya diduduki kader Golkar Nusron Wahid, telah digantikan politisi PDIP.