Partai politik (Parpol) akan tamat jika tidak memiliki kursi di legislatif. Untuk itu, seluruh parpol berlomba-lomba untuk merebut kursi di legislatif.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan membahas status kursi Ketua DPR Setya Novanto yang saat ini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Partai Golkar didorong untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti posisi Setya Novanto dari kursi Ketua Umum (Ketum).

Selain pengguna kursi roda, yang juga patut menjadi perhatian pemerintah ialah penderita tunarungu, atau orang yang kehilangan pendengaran.

Setya Novanto, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP diminta untuk segera mengundurkan diri dari kursi Ketua DPR.

Partai Golkar diminta untuk mengganti posisi Setya Novanto dari kursi Ketua DPR. Sebab, jangan sampai kasus hukum yang menjerat Novanto memperburuk citra DPR sebagai lembaga negara.

Laode membenarkan Novanto dipindahkan dari RSCM ke KPK. Mengenakan kursi roda, Novanto dibawa oleh petugas KPK meninggalkan RSCM.

Meski duduk di kursi penumpang baris kedua, Novanto disebut sempat pingsan dan terluka. ‎Akibatnya, Novanto pun dibawa ke Rumah Sakit.

Dudung duduk di kursi pesakitan lantaran didakwa oleh KPK melakukan korupsi terkait pembangunan RS Khusus Infeksi dan Pariwisata Udayana, Bali

Jika melihat jumlah kursi partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi di DPR, maka secara teoretis berjalan secara efektif. Karena lebih mudah dalam pengambilan setiap kebijakan di DPR. Lantas sejauh mana komitmen partai koalisi Jokowi di tahun politik?