KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2015.

Jaksa KPK memindahkan penahanan Bupati Lampung Tengah nonaktif Ardito Wijaya dan tiga tersangka lainnya ke Rutan Kelas I Bandar Lampung.

KPK mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang mengaku bisa mengurus perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

KPK menyatakan akan segera memanggil dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, Hamdani pada hari ini, Selasa, 28 April 2026.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengusaha Billy "Beras" Haryanto pada hari ini, Selasa, 28 April 2026.

KPK memanggil Direktur PT. Gading Gadjah Mada, Kamal Mustofa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

KPK telah melaporkan hasil kajian mengenai perbaikan sistem tata kelola partai politik (parpol) ke Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani.

Setiap partai politik memiliki AD/ART sendiri, KPK tidak bisa masuk mencampuri urusan internal Partai.

KPK menilai potensi korupsi politik tidak muncul ketika seseorang telah menduduki jabatan publik. Potensi korupsi kerap muncul sejak proses kaderisasi.