Penguatan kewenangan Polri dalam menangani kejahatan siber perlu menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.

Ini harus diselesaikan agar undang-undang tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terharmonisasi secara menyeluruh.

KPK menahan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan Tahun Anggaran 2017–2019.

Pengembangan dilakukan KPK dengan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada Mei 2026. KPK mendalami proyek jalur kereta di Sumatera Selatan.

KPK mencecar Rizki terkait pengumpulan informasi untuk menghambat penyidikan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

KPK mengungkapkan sekitar 20 forwarder atau penyedia jasa pengiriman barang impor terseret dugaan korupsi di Ditjen Bea Cukai.

KPK menyatakan akan melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji dengan tersangka mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, setelah musim haji 2026.

KPK menyatakan panggilan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Bea Cukai, Djaka Budhi Utama dalam kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu meminta publik bersabar untuk menunggu jalannya persidangan empat orang tersangka dalam perkara ini.

KPK menyatakan bakal segera menahan dua orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dalam waktu dekat.