Legislator PKB menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.

KPK mengungkapkan praktik penerimaan uang dalam pengurusan izin tinggal WNA setelah OTT dilakukan pada Juni lalu.

KPK mendalami dugaan adanya setoran uang dari kantor imigrasi (kanim) kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pusat,

Pengurangan terdalam terjadi pada koordinasi dan supervisi sebesar 76,8 persen, pendidikan dan peran serta masyarakat 57,6 persen, serta pencegahan-monitoring

Ini berisiko mempersempit layanan korban, pemantauan UU TPKS, pencegahan kekerasan, penguatan data dan perlindungan perempuan di daerah

KPK menyita rumah mewah milik Anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni, di Jakarta Selatan.

Uang Rp1,5 miliar tersebut diduga berasal dari pemotongan insentif yang seharusnya menjadi hak para pegawai Bappenda.

Kesepakatan DPR RI dengan demonstran terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak boleh berhenti sebagai obat penenang sesaat.

Baleg DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai usul inisiatif DPR.

KPK mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan, Kabupaten Bogor. Salah satunya terkait pengadaan Smartboard.