Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Basarah disahkan sebagai Ketua Panitia Adhoc (PAH I)

Komisi XI DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati Rancangan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) untuk disahkan menjadi undang-undang (UU).

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah merasa miris melihat sikap Presiden Jokowi, yang tidak mengganggap penting keberadaan RUU Daerah Kepulauan yang telah diperjuangkan olehnya. Sebab sampai sekarang RUU tersebut tidak juga disahkan menjadi UU.

Anggota Pansus RUU Kewirausahaan Maruarar Sirait mendorong agar RUU tersebut segera disetujui dan disahkan jika pemerintah telah menyepakati.

ICW menilai jika RUU KUHP itu disahkan akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.‎ Salah satunya, hilangnya kewenangan KPK dalam menindak perkara korupsi.

Penggunaannya sebagai alat pembayaran saham sudah disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menyatakan bahwa saham merupakan salah satu jenis harga wajib zakat

Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/5).

Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme akan disahkan menjadi UU melalui sidang Paripurna hari ini, di Gedung DPR, Jumat (25/5). Hal itu setelah DPR dan pemerintah menyetujui opsi kedua terkait definisi terorisme.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong RUU Terorisme akan segera disahkan pada rapat Paripurna DPR, Jumat (25/5).

DPR menyebut RUU Terorisme telah rampung 99 persen dan siap untuk disahkan. Namun, pemerintah meminta untuk menunda pengesahan karena belum adanya kesepakatan di internal pemerintah soal definisi terorisme.