Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 yang mengatur perubahan postur dan perincian APBN 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19.

RDP Komisi III DPR RI dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM menekankan masalah over kapasitas dan penanganan Covid-19 di Lapas.

Adapun urgensi lainnya dalam RUU Ciptaker untuk pendidikan tinggi ialah pertimbangan sudah tidak relevannya regulasi pendidikan yang ada saat ini dengan kebutuhan zaman.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong agar Perpustakaan Nasional (Perpusnas) saat ini fokus pada program digitalisasi.

Anggota Komisi VIII DPR RI Idah Syahidah Rusli Habibie meminta pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan batas waktu maksimal dalam menuggu keputusan keberangkatan ibadah haji 2020.

Anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 2020 berkurang Rp 2,1 triliun dari Rp 5,3 triliun menjadi Rp 3,2 triliun. Pemotongan tersebut dilakukan seiring dengan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Ketua Panja Rancangan Undang-undanh Mineral dan Batubara (RUU Minerba) Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto menegaskan bahwa RUU ini sudah disiapkan sejak lama.

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry, menaruh ekspetasi yang besar kepada Dirjen Pemasyarakatan yang baru, Irjen Pol Reynhard Saut Poltak Silitonga.

Ketua DPR, Puan Maharani mengimbau pemerintah untuk menganalisa secara cermat terkait wacana relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah.

Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja akan berpotensi membuka lebar keran Impor.