Akibatnya, keberadaan tambang ilegal ini telah menimbulkan keresahan masyarakat dan dikhawatirkan akan berdampak pada lingkungan dan pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Manokwari diketahui juga telah menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) terkait tambang ilegal ini.

Dia meminta para kader DPD Demokrat Kepri yang dilantik untuk bekerja keras dan turun langsung menyapa rakyat. Hal itu penting agar aspirasi masyarakat dapat langsung terserap.