Anggota Komisi VI DPR RI Irmadi Lubis menganggap terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektonik adalah salah satu upaya untuk mengebiri Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Partai Hanura mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu untuk independen. Hal itu menyikapi dualisme kepengurusan di internal Partai Hanura.

Kemenkumham telah menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dua kepala daerah dalam Oprasi Tangkap Tangan (OTT) di Aceh, Selasa (3/7/2018). Turut diamankan uang ratusan juta dalam oprasi senyap tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan oprasi tangkap tangan (OTT). Kali ini oprasi senyap terkait dugaan suap dilakukan di Aceh.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya menggunakan cara-cara yang elegan dalam rangka menjamin keamanan demokrasi.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meluruskan polemik yang saat ini terjadi terutama di Komisi II DPR yang hingga saat ini keberatan terhadap aturan pengesahan Peraturan KPU No.20/2018 yang salah satu isinya melarang eks napi korupsi maju pemilihan legislatif.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat siap dengan wisata halal. Bahkan, Pemerintah Provinsi NTB sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Wisata Halal.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha memandang kerja sama sosial dan budaya antara Indonesia dengan Timor Leste bisa menjadi prioritas.

Komisi X DPR RI apresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat  mengembangkan wisata halal di NTB, khususnya di Pulau Lombok.