Polri akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan terhadap proses realisasi produksi dan distribusi minyak goreng curah oleh perusahaan. Serta akan memonitor pelaksanaan kebijakan larangan ekspor sebagaimana perintah Bapak Presiden.

Insentif itu bisa berupa pembelian tandan buah segar (TBS) oleh pemerintah untuk biofuel, insentif pupuk, dan berbagai insentif lainnya.

Mestinya yang bersangkutan sebelum melempar statment ke ruang publik untuk terlebih dahulu memahami kebutuhan baja dalam negeri seperti apa. Agar tidak ngawur statmentnya.

Namun, keberadaan stok CPO pasar global akan mengalami shortage (kekurangan pasokan) berkepanjangan, apabila kran ekspor CPO dan produk turunannya tidak segera dibuka kembali oleh Presiden Jokowi.

Kalau kita berhasil membangun jaringan gas nantinya gas pipa yang berasal dari sumur-sumur gas langsung digunakan oleh masyarakat, seperti negara-negara di Eropa. Ini tentunya subsidi akan bisa kita tekan

Kenapa sih Kemenperin tidak mencabut-cabut itu aturan, ada apa? Itu Menteri Perindustrian Baja Dalam Negeri atau (Menteri) Baja Cina

Pengumuman itu penting agar publik tahu persis masalah sebenarnya dari persoalan kelangkaan dan mahalnya harga migor curah di pasaran. Saya sendiri masih meyakini, permasalahannya bukan hanya di tingkat distributor, tetapi yang utama adalah di tingkat produsen. Laporan Kemenperin terakhir, menunjukkan bahwa jumlah produksi migor masih jauh di bawah angka kebutuhan harian yang 8 ribu ton per hari.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKASP) DPR RI ini bahkan menilai kebijakan larangan ekspor CPO merupakan kebijakan populis. Dampaknya tidak hanya merugikan petani, tapi juga merugikan pengusaha dan negara.

Hampir 10 minggu memasuki perang yang menewaskan ribuan orang dan meratakan kota-kota Ukraina, kata Kementerian Pertahanan Ukraina, Rusia mengintensifkan serangannya. 

Yang pertama dari segi konten yaitu berbagai ralat tentang isi kebijakan, terutama apa saja yang dilarang ekspor. Yang awalnya CPO (minyak sawit mentah) dilarang ekspor, ternyata hanya bahan baku minyak goreng (RBD Palm Olein) saja yang dilarang. Lalu kemudian ada ralat berikutnya bahwa memang CPO yang dilarang ekspor.