Tak hanya itu, menurut hasil pemeriksaan BPK RI, terdapat penyaluran yang tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan kartu prakerja yang dikomandoi Menko Perekonomian sebesar Rp 289 miliar.

Jangan sampai kita sudah investasi besar masuk ke bisnis herbal itu, tapi ternyata kita ketergantungan kembali lagi kepada bahan baku impor. Apalagi saya dengar pemerintah sekarang sudah mengajukan herbal ini sebagai intangible heritage ke UNESCO, pengakuan bahwa herbal ini adalah milik Indonesia.

Pemerintah mencabut larangan ekspor CPO setelah memperhatikan beberapa faktor.

Harapan publik, bahwa soal migor ini segera selesai dalam satu-dua minggu ke depan, sesuai janji Presiden, dapat dikatakan sulit terwujud. Karena tidak jelas intervensi kebijakan yang dilakukan setelah pencabutan larangan ekspor CPO tersebut.

UEA di antara 5 negara pengekspor teh teratas dunia

Kementan dukung Jeruk Sambas masuk pasar ekspor

Rusia setop aliran gas Finlandia

Kasus penangkapan Lin Che Wei oleh Kejaksaan Agung yang berhubungan dengan kasus izin ekspor CPO, ternyata mengungkap fakta lain, bahwa yang bersangkutan bukan hanya menjadi kaki-tangan bagi konglomerat migor, tetapi juga berperan dalam pengaturan kebijakan terkait minyak goreng (migor) di Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI.

Karena  ini demi kepentingan rakyat bukan hanya ekonomi Indonesia yang terpukul, bukan hanya ekonomi Indonesia yang dirugikan tetapi seluruh rakyat Indonesia yang dirugikan, itu harapan kita di DPR terhadap langkah Bapak Jaksa Agung.

akhirnya, pemerintah cabut larangan ekspor CPO, ini alasannya