Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, seharusnya Pinangki diberhentikan secara tidak hormat, sehingga negara tidak menggaji seorang koruptor.

MAKI yang menuding mantan Jaksa Kejagung, Pinangki Sirna Malasari diduga mendapat perlakuan istimewa.

Nah, King Maker ini nantinya kalau bisa dilacak KPK maka diyakini bisa membuat terang benderang.

Hal itu menanggapi tak adanya kasasi atas vonis tingkat banding Pinangki Sirna Malasari yang dikurangi hukumannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menindaklanjuti dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Kabupaten Kampar (2019-2020) yang disebut-sebut melibatkan Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menganggap penyitaan perlu dilakukan untuk menjadi barang bukti kasus suap penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai.

Boyamin mengatakan tak tahu bagaimana respon Lili Pintauli ketika dikontak oleh Syahrial.

KPK menyebut ada pihak yang menghilangkan barang bukti saat tim lembaga antirasuah menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama.

Boyamin mengklaim, data penyimpangan pajak Rp1,7 Triliun itu terjadi pada 2017 hingga 2018.

Menurut Boyamin, hal itu didapat melalui keterangan para saksi yang diproses dalam persidangan kasus tersebut.