Sinergi antara Pertamina dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menjaga tata kelola distribusi energi bersubsidi

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola pupuk bersubsidi.

Pertamina Patra Niaga Regional JBB menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Polres Indramayu dalam mengungkap praktik penyalahgunaan energi bersubsidi

Apresiasi juga disampaikan kepada Kapolda Banten, Irjen Pol. Hengki atas kepemimpinan dan komitmennya dalam menindak praktik ilegal yang merugikan masyarakat

Komisi XII DPR menegaskan pentingnya optimalisasi pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat.

Kondisi ini tentu meresahkan, terutama bagi masyarakat yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

Perlu ada regulasi yang tegas agar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat kecil.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026.

Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid mengatakan distribusi pupuk bersubsidi selanjutnya akan dilakukan pada 1 Januari 2026.