Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza. (Foto: Humas PKS)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter per 10 Juni 2026 berpotensi menekan daya beli masyarakat kelas menengah dan mendorong perpindahan konsumsi ke BBM bersubsidi.
Menurut Handi, meskipun dampak terhadap inflasi nasional diperkirakan tidak sebesar kenaikan BBM subsidi, lonjakan harga Pertamax yang mencapai sekitar 32,1 persen tetap perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Meski demikian, kenaikan hingga 32 persen tetap berpotensi menimbulkan inflasi langsung melalui komponen bensin dan inflasi tidak langsung melalui kenaikan biaya transportasi, logistik, jasa kurir, serta distribusi barang,” kata Handi dalam keterangannya, Rabu (10/6).
Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bensin sebesar 0,98 persen secara bulanan pernah memberikan andil sekitar 0,04 persen terhadap inflasi umum. Dengan kenaikan harga Pertamax yang jauh lebih tinggi saat ini, dampaknya diperkirakan mulai terasa pada periode Juni hingga Juli 2026.
Namun demikian, Handi menilai risiko terbesar bukan pada lonjakan inflasi, melainkan pada berkurangnya daya beli kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik.
“Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto Indonesia. Karena itu, setiap tekanan terhadap daya beli berpotensi mengurangi laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengguna Pertamax yang diperkirakan mencapai 15 hingga 20 persen dari total konsumen BBM nasional sebagian besar berasal dari kelompok kelas menengah yang saat ini menghadapi tekanan ekonomi akibat meningkatnya biaya hidup.
Handi juga mengingatkan adanya potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM bersubsidi karena selisih harga yang semakin lebar.
“Dengan selisih harga mencapai Rp5.000 hingga Rp6.000 per liter, insentif ekonomi bagi konsumen untuk beralih ke BBM yang lebih murah menjadi sangat besar,” katanya.
Menurut dia, perpindahan konsumsi tersebut berpotensi meningkatkan volume penggunaan BBM bersubsidi dan pada akhirnya menambah beban fiskal negara apabila tidak diantisipasi dengan baik.
Karena itu, pemerintah diminta memperketat pengawasan agar subsidi energi tetap tepat sasaran.
“Jika tidak dikontrol secara ketat, ada potensi volume BBM bersubsidi meningkat signifikan dan menambah tekanan terhadap APBN,” tegasnya.
Handi menyebut sektor logistik, distribusi barang, transportasi darat, jasa kurir, perdagangan ritel, pariwisata, hingga UMKM berbasis mobilitas sebagai sektor yang paling rentan terdampak kenaikan harga Pertamax.
Ia mencontohkan, pengguna kendaraan yang mengonsumsi 100 liter Pertamax per bulan kini harus menanggung tambahan biaya sekitar Rp395 ribu setiap bulan. Sementara bagi pengguna dengan konsumsi 150 liter per bulan, beban tambahan dapat mendekati Rp600 ribu.
“Tambahan beban energi ini akan mengurangi ruang konsumsi rumah tangga untuk belanja non-esensial,” ujarnya.
Akibatnya, sektor-sektor yang selama ini bergantung pada belanja kelas menengah seperti ritel, restoran, hiburan, dan pariwisata berpotensi mengalami perlambatan permintaan.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Handi mendorong pemerintah menyiapkan berbagai insentif, mulai dari dukungan bagi transportasi publik, bantuan biaya pendidikan dan kesehatan, hingga kebijakan pengurangan pajak bagi kelompok kelas menengah.
“Risiko terbesar justru bukan pada inflasi, melainkan pada pelemahan daya beli kelas menengah dan migrasi konsumsi ke BBM bersubsidi yang pada akhirnya dapat menambah tekanan terhadap APBN,” pungkasnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Ketua DPP PKS Handi Risza BBM subsidi kenaikan Pertamax daya beli kelas menengah
