Hal itu didalami KPK melalui peneriksaan 10 orang saksi pada Selasa, 5 Mei 2026 di Kantor KPPN Surakarta, Jawa Tengah.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2025, Topan Obaja Putra Ginting pada hari ini, Kamis, 7 Mei 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

KPK memastikan Presiden RI Prabowo Subianto telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025.

KPK menduga staf ahli Menteri Perhubungan era Budi Karya Sumadi, Robby Kurniawan turut menerima fee proyek pembangunan jalur kereta di DJKA Kemenhub.

KPK mendalami praktik pemerasan Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman dengan memeriksa Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya pada Selasa, (5/5).

KPK menilai kebijakan mengenai peningkatan tunjangan bagi hakim ad hoc menjadi salah satu upaya dalam perbaikan sistem peradilan.

KPK memeriksa staf ahli Menteri Perhubungan era Budi Karya Sumadi, Robby Kurniawan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta di DJKA Kemenhub.

KPK melakukan penelusuran aset, termasuk penukaran valuta asing (valas) oleh Bupati nonaktif Pekalongan, Fadia Arafiq dalam kasus dugaan korupsi pengadaan.

KPK mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) yang menjerat Kepala PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.