News

Badan Pengawas Cegah UU Perampasan Aset Jadi Alat Pemerasan

badan pengawas tersebut merupakan jawaban atas kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penggunaan UU Perampasan Aset sebagai alat kekuasaan untuk menindas pihak tertentu.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Foto: Dok. Kumparan)

Jakarta, Jurnas.com - Komisi III DPR RI memastikan pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, keberadaan badan pengawas tersebut merupakan jawaban atas kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penggunaan UU Perampasan Aset sebagai alat kekuasaan untuk menindas pihak tertentu.

Menurutnya, masyarakat menginginkan regulasi tersebut benar-benar digunakan untuk memberantas tindak pidana, bukan justru menjadi celah bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.

“Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” kata Habiburokhman usai rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Dia menjelaskan, badan pengawas nantinya juga bertugas memastikan tidak ada aparat penegak hukum yang memanfaatkan ketentuan perampasan aset untuk melakukan pemerasan terhadap masyarakat.

Habiburokhman menambahkan, mekanisme pengangkatan pimpinan badan pengawas melalui penunjukan Presiden dengan persetujuan DPR merupakan bentuk pengawasan bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Dia mencontohkan mekanisme serupa juga diterapkan dalam pembentukan pimpinan sejumlah lembaga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY).

“Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu antara eksekutif dengan legislatif ya. Itu kita saling mengontrol,” ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan.

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, setelah Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut.

Terkini

Dasco Jelaskan Manfaat UU Perampasan Aset
Dasco Jelaskan Manfaat UU Perampasan Aset
Kamis, 19/Nov/2026 13:36 WIB
Ini Alasan DPR Percepat RUU Perampasan Aset
Ini Alasan DPR Percepat RUU Perampasan Aset
Kamis, 19/Nov/2026 13:24 WIB