News

Menteri PPPA: Pencegahan Masalah Anak Harus Dimulai dari Keluarga

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengingatkan pentingnya memperkuat keluarga untuk mencegah berbagai persoalan pengasuhan dan perlindungan anak
Menteri PPPA Arifah Fauzi (tengah) memberi keterangan pers dalam rangkaian International Symposium on ECED, di Jakarta, Kamis (19/11). (Foto: Agus Mughni Muttaqin/Jurnas.com)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengingatkan pentingnya memperkuat keluarga untuk mencegah berbagai persoalan pengasuhan dan perlindungan anak. 

Ia menilai penanganan kasus tidak boleh hanya dilakukan setelah masalah muncul, tetapi harus dimulai dari hulu, yakni melalui langkah pencegahan dari lingkungan keluarga. Menteri PPPA pun mendorong perubahan pendekatan dari kuratif dan rehabilitatif menjadi lebih promotif dan preventif agar persoalan anak dapat dicegah sejak awal.

“Kita sering mengistilahkannya bahwa kami tidak ingin hanya menjadi pemadam kebakaran. Setiap kasus yang datang kita tanyain, seberapa kuat, seberapa besar energi kita untuk menyelesaikan seluruh persoalan itu. Maka kita harus menyelesaikan dari tingkat hulu, yaitu keluarga” ujar Menteri PPPA dalam International Symposium on Early Childhood Education and Development (ECED) yang digelar di Jakarta, Kamis (19/11).

Menurutnya, penanganan yang hanya berfokus pada kasus setelah terjadi akan membuat pemerintah terus disibukkan menyelesaikan persoalan yang muncul. Karena itu, penguatan keluarga harus menjadi prioritas karena keluarga merupakan lingkungan utama dalam mendidik dan mendampingi tumbuh kembang anak.

Menteri PPPA kemudian menceritakan pengalamannya saat bertemu seorang anak yang menghadapi persoalan perilaku dan sosial. Anak tersebut hanya tinggal bersama ibunya setelah ayahnya meninggal dunia, sementara sang ibu memiliki keterbatasan waktu untuk mendampingi anaknya.

Dalam cerita itu, anak tersebut disebut kerap meminta uang kepada mobil dan truk yang melintas. Uang yang diperoleh digunakan untuk menyewa telepon genggam agar dapat menonton berbagai konten.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Menteri PPPA karena memperlihatkan tantangan pengasuhan yang dapat muncul ketika orang tua tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi anak. Ia menilai keluarga membutuhkan dukungan agar dapat menjalankan fungsi pengasuhan secara lebih baik.

Regulasi Sudah Ada, Implementasi Perlu Diperkuat

Menteri PPPA mengatakan Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai aturan dan program untuk mendukung pengasuhan serta perlindungan anak. Namun, keberadaan regulasi harus diikuti pelaksanaan yang efektif dan kolaborasi berbagai pihak.

“Regulasi, aturan, undang-undang sudah banyak di Indonesia. Yang paling penting adalah implementasinya,” kata Menteri PPPA.

Ia menegaskan pemerintah tidak dapat menyelesaikan persoalan pengasuhan sendirian. Diperlukan sinergi lintas sektor untuk memperkuat kapasitas orang tua dan pengasuh, sekaligus memastikan keluarga memperoleh dukungan sebelum menghadapi krisis.

Sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian antara lain keterbatasan kapasitas pengasuh, orang tua yang bekerja, persoalan hak asuh anak setelah perceraian, kekerasan di lingkungan pengasuhan, serta risiko yang dihadapi anak di ruang digital.

Menurutnya, keluarga harus diperkuat sebagai fondasi utama dalam mendidik dan melindungi anak. Upaya tersebut juga perlu didukung layanan pengasuhan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai salah satu langkah penguatan kebijakan, pemerintah tengah mendorong penyusunan Peta Jalan Pengasuhan 2027–2036. Peta jalan ini diharapkan menjadi acuan bersama untuk membangun ekosistem pengasuhan yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.

Kebijakan tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan anak berdasarkan siklus kehidupannya, mulai dari dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Seluruh upaya pengasuhan harus berorientasi pada pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak.

Menteri PPPA berharap simposium ECED dapat memperkuat kolaborasi pemerintah, akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan. Hasil diskusi diharapkan melahirkan rekomendasi yang dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat keluarga dan meningkatkan kualitas pengasuhan anak di Indonesia.

Terkini

Ini Alasan DPR Percepat RUU Perampasan Aset
Ini Alasan DPR Percepat RUU Perampasan Aset
Kamis, 19/Nov/2026 13:24 WIB