Jakarta, Jurnas.com - Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk mendesak negara-negara segera merundingkan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum untuk mengatur penggunaan senjata otonom.
Ia memperingatkan, perkembangan teknologi persenjataan bergerak semakin cepat, sementara aturan dan perlindungan internasional belum mampu mengimbanginya.
Desakan tersebut disampaikan Turk pada Senin menjelang Konferensi Tinjauan Ketujuh Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu (Convention on Certain Conventional Weapons/CCW).
Dalam forum tersebut, ia meminta negara-negara memulai perundingan instrumen hukum yang memuat larangan dan pembatasan penggunaan sistem senjata otonom secara jelas.
“Mesin tidak boleh memiliki kekuasaan untuk memutuskan apakah seorang manusia hidup atau mati,” kata Turk dalam pernyataannya.
Turk mendorong pelarangan senjata otonom yang dirancang atau digunakan untuk menargetkan manusia. Ia juga meminta pembatasan terhadap sistem senjata yang fungsi dan dampaknya tidak dapat sepenuhnya dipahami, diprediksi, dijelaskan, atau dikendalikan oleh manusia.
Menurut Turk, penggunaan senjata semacam itu berisiko mengancam hak untuk hidup, martabat manusia, serta prinsip pertanggungjawaban. Risiko tersebut muncul ketika keputusan penggunaan kekuatan dilakukan tanpa pertimbangan dan penilaian manusia yang memadai.
“Penilaian dan tanggung jawab manusia harus tetap menjadi pusat keputusan yang melibatkan penggunaan kekuatan,” ujarnya.
Senjata Otonom Juga Jadi Ancaman dalam Penegakan Hukum
Turk turut menyoroti penggunaan senjata otonom dalam tugas kepolisian. Ia menolak penggunaan sistem otonom yang mematikan maupun tidak mematikan untuk keperluan penegakan hukum.
Menurut dia, mesin tidak memiliki kemampuan untuk menilai apakah penggunaan kekuatan memang diperlukan atau apakah tersedia alternatif tindakan yang lebih tidak membahayakan.
Kekhawatiran lainnya adalah potensi penyebaran teknologi senjata otonom ke kelompok bersenjata dan organisasi kriminal. Jika tidak diatur secara memadai, teknologi tersebut berisiko semakin mudah digunakan oleh pihak-pihak di luar kendali negara.
Turk pun meminta pemerintah tidak menunda perundingan perjanjian internasional. Ia memperingatkan, semakin lama komunitas internasional menunggu, semakin sulit membangun perlindungan yang efektif untuk mencegah dampak penggunaan senjata otonom.
“Pilihan yang dihadapi negara-negara sudah jelas. Mereka perlu memanfaatkan momentum ini untuk memulai perundingan instrumen yang mengikat secara hukum dengan larangan dan pembatasan yang jelas. Semakin lama komunitas internasional menunggu, semakin sulit menetapkan perlindungan yang bermakna—dan mungkin semuanya sudah terlambat,” kata Turk.
Melalui perjanjian tersebut, Turk mendorong adanya batasan hukum yang memastikan keputusan penggunaan kekuatan tetap berada di bawah penilaian dan tanggung jawab manusia, bukan sepenuhnya diserahkan kepada sistem otomatis.









