Berita

Solar Subsidi Nelayan Diduga Dikuasai Mafia, Komisi IV: Usut Tuntas

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik mafia solar subsidi untuk nelayan kecil di Pati.
Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo.

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik mafia penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan kecil di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Penindakan terhadap dugaan praktik penyelewengan solar subsidi tersebut tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Ia meminta aparat mengungkap seluruh jaringan yang diduga terlibat, termasuk pihak-pihak yang selama ini disinyalir menjadi pelindung praktik ilegal tersebut.

Firman mendukung langkah Polres Pati beserta jajarannya sebagai bentuk dukungan terhadap langkah Polres Pati yang mulai melakukan penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah tersebut.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolres Pati beserta seluruh jajarannya yang sudah berani memulai tindakan hukum terhadap mafia BBM subsidi ini. Ini langkah yang sudah lama ditunggu rakyat Pati,” tegas Firman dalam keterangannya, Senin, 16 November 2026.

Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat dan kalangan nelayan, praktik penyalahgunaan BBM subsidi tersebut diduga telah berlangsung cukup lama. 

Bahkan, muncul dugaan adanya pembiaran hingga keterlibatan oknum tertentu yang membuat praktik tersebut terus berjalan tanpa penindakan yang memadai.

Firman menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Sebab, nelayan kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama justru kesulitan mendapatkan solar bersubsidi untuk kebutuhan melaut.

Sementara, BBM yang dialokasikan negara untuk membantu aktivitas nelayan diduga diselewengkan dan mengalir kepada penadah maupun pihak-pihak yang tidak berhak.

“Saya mendapat laporan dari nelayan kecil sendiri. Mereka yang berhak justru kesulitan mendapatkan solar subsidi. Sementara BBM subsidi itu justru mengalir ke penadah, ke mafia. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah III itu meminta aparat penegak hukum tidak hanya menindak pelaku di tingkat lapangan. Menurutnya, seluruh pihak yang diduga terlibat dalam jaringan penyalahgunaan BBM subsidi harus diperiksa secara menyeluruh.

Ia secara khusus meminta agar kemungkinan keterlibatan pemilik SPBU, penadah, oknum pejabat, hingga oknum aparat penegak hukum yang diduga menjadi pelindung praktik ilegal tersebut turut diusut.

“Usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan tebang pilih. Kalau ada indikasi keterlibatan pemilik SPBU, penadah, maupun oknum pejabat dan oknum aparat penegak hukum yang membekingi, semuanya harus diperiksa. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini,” tegasnya.

Firman menekankan bahwa BBM bersubsidi merupakan uang negara yang bersumber dari rakyat dan dialokasikan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk nelayan kecil agar tetap dapat menjalankan aktivitas melaut dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

Karena itu, penyalahgunaan BBM subsidi bukan sekadar persoalan distribusi, melainkan juga menyangkut hak ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat nelayan.

“BBM subsidi itu bukan untuk memperkaya mafia. BBM subsidi itu adalah hak nelayan kecil. Kalau BBM subsidi disalahgunakan, yang menderita itu nelayan kecil kita di Pati, di Juwana, di Tayu, di Dukuhseti. Mereka yang melaut berminggu-minggu, tapi solarnya langka dan mahal karena ditimbun mafia,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Firman meminta Polres Pati agar tetap konsisten menjalankan proses penegakan hukum secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Ia juga menegaskan kesiapannya untuk mengawal persoalan tersebut melalui kapasitasnya sebagai wakil rakyat di DPR RI, sehingga penanganan kasus tidak berhenti di tengah jalan.

“Saya sebagai wakil rakyat dari Pati, saya berdiri di belakang Polres Pati. Saya berdiri di belakang nelayan kecil. Kalau ada yang mencoba menghalangi penegakan hukum ini, saya akan bersuara di DPR RI. Saya akan kawal sampai tuntas,” tandasnya.