Jakarta, Jurnas.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menolak eksepsi atau nota perlawanan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian warga negara asing (WNA) dan penerimaan gratifikasi.
Dengan begitu, persidangan perkara Silmy Karim kini memasuki tahap pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) di persidangan pada Selasa, 17 November 2026.
"Mengadili, menyatakan perlawanan terdakwa dan/atau advokat terdakwa Silmy Karim tersebut tidak diterima," kata Ketua Majelis Hakim Asep Supriyadi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Dapalam putusannya, majelis hakim memerintahkan JPU melanjutkan pemeriksaan perkara dengan nomor 81/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst.
Menanggapi putusan tersebut, Silmy berharap proses persidangan selanjutnya dapat mengungkap fakta-fakta yang mendukung argumentasi dalam nota perlawanannya.
"Mohon doanya aja semoga apa yang nanti ada di persidangan itu, fakta persidangannya itu, kiranya bisa membuktikan apa yang saya sampaikan," ujar Silmy.
Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan sejumlah Rp168,9 miliar terhadap para pemohon dokumen keimigrasian dalam pengurusan izin tinggal WNA.
Dari keseluruhan uang tersebut, Silmy diduga memperoleh bagian sebesar Rp1,2 miliar. Perbuatan melawan hukum itu dilakukan Silmy bersama sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Mereka di antaranya mantan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam, serta mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Jaya Saputra. Selain itu, terdapat sejumlah pejabat dan staf di lingkungan direktorat tersebut yang juga didakwa dalam perkara ini.
Dalam surat dakwaan, jaksa membeberkan modus yang diduga digunakan untuk meminta uang dari para pemohon. Proses penerbitan dokumen keimigrasian disebut sengaja dipersulit, diperlambat, bahkan tidak diproses apabila pemohon tidak memenuhi permintaan pembayaran.
Dokumen yang menjadi objek dugaan pemerasan mencakup izin tinggal kunjungan, izin tinggal kunjungan dalam keadaan terpaksa maupun darurat, izin tinggal terbatas (ITAS), izin tinggal tetap (ITAP), hingga administrasi perubahan status izin tinggal.
"Memaksa seseorang yaitu memaksa dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian," kata jaksa KPK ketika membacakan dakwaan pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Jaksa menguraikan sejumlah pihak yang diduga menerima aliran uang dari praktik tersebut. Saffar Muhammad Godam disebut menerima Rp500 juta. Sementara Jaya Saputra diduga memperoleh Rp6,53 miliar.
Penerima lainnya yakni Tessar Bayu Setyaji sebesar Rp2,88 miliar, Bagus Bramantyo Rp4,24 miliar, Juniadi Sri Priambudi Rp16,3 miliar, serta Gusti Benardiansyah dengan nilai terbesar mencapai Rp50,96 miliar.
Secara keseluruhan, uang yang diminta kepada para pemohon dokumen keimigrasian maupun pihak yang mengajukan perubahan status izin tinggal mencapai Rp168.972.869.901.
Tak hanya dugaan pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi dengan total nilai Rp33,94 miliar. Gratifikasi tersebut disebut terdiri atas uang tunai sebesar Rp2,5 miliar dan kepemilikan saham di sejumlah perusahaan sekuritas atas nama Silmy dengan nilai sekitar Rp31,3 miliar.
Atas dugaan perbuatannya, Silmy didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
