Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) memastikan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) akan ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
HNW mengatakan, pimpinan MPR telah menerima langsung surat pengunduran diri Gibran yang disampaikan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Menurutnya, dalam surat tersebut Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan orang nomor dua di Indonesia atas permintaan sendiri.
"Pak Wakil Presiden menyampaikan surat yang intinya adalah surat pengunduran diri beliau sebagai Wakil Presiden. Di sana ditegaskan bahwa beliau menyatakan berhenti atas permintaan sendiri," kata HNW seusai pertemuan dengan pimpinan MPR.
HNW menegaskan, setelah menerima surat tersebut, MPR akan melanjutkan proses sesuai aturan konstitusi. Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan MPR menggelar sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Proses pemilihan tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.
"Posisi kami sebagai pimpinan MPR adalah menerima surat itu untuk kemudian menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 8 Ayat (2), yaitu terkait bagaimana mengisi kekosongan Wakil Presiden," ujarnya.
Politikus PKS itu juga menjelaskan, UUD 1945 tidak memberikan kewenangan kepada pimpinan MPR untuk menolak pengunduran diri Wapres. Dengan demikian, pernyataan berhenti atas permintaan sendiri tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan proses pengisian jabatan yang kosong.
"Dalam Undang-Undang Dasar memang tidak ada ketentuan bahwa pimpinan MPR menolak. Artinya, ketika yang bersangkutan menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, ya sudah, berarti dilanjutkan saja ke Pasal 8 Ayat (2) itu," tegasnya.
Lebih lanjut, HNW mengungkapkan, pimpinan MPR telah menjadwalkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat (13/11) pukul 14.00 WIB.
Pertemuan tersebut akan membahas lebih lanjut tahapan dan mekanisme konstitusional yang harus ditempuh untuk mengisi posisi Wapres.
"Tadi rapat pimpinan MPR juga sudah berembuk terkait bagaimana mekanisme selanjutnya. Dalam rentang waktu 60 hari ini semuanya sudah harus selesai," ungkapnya.
HNW berharap proses tersebut dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan ketentuan konstitusi serta menjaga stabilitas dan kesinambungan pemerintahan.
"Mudah-mudahan ini menghadirkan solusi yang terbaik bagi bangsa, bagi negara, dan juga bagi ketatanegaraan Indonesia," pungkasnya.
