Jakarta, Jurnas.com - Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Keputusan tersebut disampaikan melalui surat pengunduran diri yang diserahkan langsung kepada pimpinan MPR RI, Kamis, 12 November 2026.
Mundurnya Gibran terjadi ketika proses hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR tengah bergulir. Hak tersebut menjadi bagian dari upaya pemakzulan terhadap Gibran. Surat pengunduran diri diserahkan sehari setelah usulan HMP diterima.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden RI kini kosong setelah menerima surat tersebut dari Gibran.
“Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan,” kata Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Surat pengunduran diri itu ditandatangani langsung oleh Gibran. Salinannya juga telah dikonfirmasi oleh mantan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Dia menyebut keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara serta keberlangsungan pemerintahan. Berikut isi lengkapnya:
Yth
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bapak Ahmad Muzani
di-
Jakarta
Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.
Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri.
Hal ini juga telah saya laporkan secara langsung pada 10 dan 11 November 2026 kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
Selanjutnya, saya memohon Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menindaklanjuti pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Melalui Majelis, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Demikian surat ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.
Menindaklanjuti hal itu, MPR RI akan menggelar rapat gabungan Jumat, 13 November 2026 besok untuk membahas jadwal paripurna pemilihan wakil presiden baru pengganti Gibran.
Setelah menerima surat dari MPR, Prabowo memiliki waktu untuk mengajukan dua nama calon wapres. Hal ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) hingga ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan aturan itu, Presiden harus menyampaikan dua nama calon wapres beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.
Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden. Kedua calon juga wajib menyampaikan pernyataan kesediaan atau kesiapan pencalonan dalam sidang tersebut.
Kemudian, kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wapres pengganti Gibran. Namun, apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, MPR akan menggelar pemilihan ulang satu kali.
Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang menentukan satu dari dua kandidat untuk ditetapkan sebagai wapres menggantikan Gibran.
