Ketua MPR, Bambang Soesatyo. (Foto: MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dipercaya menjadi Ketua Indonesia - Korea Network (IKN) sebagai wadah berkumpulnya sekitar 29 lembaga publik dan perusahaan Korea Selatan dalam membantu pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Mengingat dari kebutuhan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara yang mencapai sekitar Rp 466 triliun, APBN hanya mengalokasikan sekitar Rp 89,4 triliun (19,2 persen).
"Sisanya sekitar Rp 253,4 triliun (54,4 persen) melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan Rp 123,2 triliun (26,4 persen) dari pendanaan swasta. Membuka kesempatan investor untuk terlibat, sekaligus mengurangi beban negara. Indonesia - Korea Network untuk Ibu Kota Negara (IKN untuk IKN) akan membantu pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, khususnya di bidang pengembangan, konstruksi, dan finansial," ujar Bamsoet usai menerima perwakilan Indonesia - Korea Networking, di Jakarta, Senin (3/5/21).
Bamsoet menjelaskan, salah satu anggota IKN adalah National Agency for Administrative Construction (NACC), sebuah organisasi dibawah Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan, yang punya pengalaman dalam proses pemindahan kementerian dan lembaga negara Korea Selatan dari Seoul ke Sejong. Pengalaman tersebut sangat diperlukan bagi Indonesia.
"Di sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN - Korea Selatan di Busan, Korea Selatan pada November 2019, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan tawaran kepada Presiden Korea Selatan Moon Jae-in agar pelaku usaha Korea Selatan terlibat dalam proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Kerjasama teknis antara Indonesia - Korea Selatan melalui Kementerian PUPR dengan Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Korea Selatan juga telah ditandatangani," jelas Bamsoet.
Bamsoet menerangkan, tiga tenaga ahli Korea Selatan yang berpengalaman dalam pembangunan Kota Sejong telah bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak Februari 2020.
Namun hingga kini, menurut Indonesia - Korea Network, para ahli serta 29 lembaga publik dan perusahaan Korea Selatan yang akan membantu pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara belum dimanfaatkan secara maksimal.
"Karenanya perlu revitalisasi sistem kerjasama agar Indonesia - Korea Network bisa berfungsi maksimal. Sehingga bisa memudahkan Indonesia mewujudkan Ibu Kota Negara yang bersifat smart city, inclusive city, dan sustainable city," pungkas Bamsoet.
