Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA. (Foto: MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengapresiasi langkah Presiden RI Joko Widodo yang mendesak militer Myanmar untuk menghentikan segala bentuk kekerasan.
Menurutnya, kekerasan yang terjadi di Myanmar telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang sangat besar terhadap Demokrasi.
Syarief Hasan menilai pernyataan Presiden Jokowi adalah wujud nyata dari peran Indonesia dalam menjaga stabilitas komunitas global dan Demokrasi khususnya di kawasan ASEAN.
“Sejak awal, Indonesia hadir untuk membela dan memperjuangkan negara ataupun komunitas masyarakat yang tertindas di berbagai belahan dunia,” ungkap Syarief.
Ia menyebut, kekerasan yang terjadi di Myanmar pasca kudeta militer telah menarik perhatian negara lain.
“Kita tentu mendukung penuh Presiden Jokowi yang mendesak penghentian penggunaan kekerasan terhadap para demonstran di Myanmar. Sebab, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan menegakkan Demokrasi menjadi prioritas utama.”, dukungnya.
Syarief Hasan menyebut langkah Presiden Jokowi merupakan wujud nyata implementasi dari politik luar negeri bebas aktif.
“Indonesia harus mengambil peran sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea 4 yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia,” ungkap Syarief Hasan.
Ia pun menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa akibat kekerasan yang terjadi pada saat demonstrasi menolak kudeta di Myanmar.
“Kita tentu sangat prihatin dengan jatuhnya korban akibat kekerasan tersebut. Penggunaan kekerasan kepada para demonstran harusnya tidak perlu terjadi karena mereka hanya menyampaikan aspirasi dan kritikannya sesuai dengan prinsip Demokrasi dengan menjunjung tinggi HAM."
Menurut Syarief, kudeta terhadap partai politik agak mirip dengan kudeta di Myanmar. “Kudeta seperti ini dapat menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia,” ungkap Syarief Hasan.
Ia pun berharap, Presiden Jokowi yang tegas dan konsisten dalam menegakkan Demokrasi dan kebijakan Luar Negeri nya terhadap kudeta di Myanmar akan konsisten pula diterapkan di dalam negeri khususnya terhadap oknum yang merusak demokrasi di Indonesia dalam hal terjadinya kudeta terhadap Ketum Partai Demokrat AHY yang dilakukan oleh Moeldoko.
“Sebagai wakil ketua MPR RI dari Partai Demokrat yang dipimpin Ketum AHY mendukung Presiden Jokowi untuk tegas dalam menghadapi orang-orang yang merusak demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan baik,” ungkap Syarief Hasan.
Menurut Syarief, kudeta terhadap partai politik tidak boleh terjadi, terlebih lagi karena melibatkan oknum dalam lingkaran pemerintahan. “Kudeta seperti ini dapat menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia,” tutup Syarief Hasan.
