Jakarta - Ketersediaan lahan serta pasokan gas menjadi isu utama dalam pembangunan proyek ketenaga listrikan (power plant) IPP Jawa 1.
Pemerintah berencana membangun satu pulau reklamasi untuk penyediaan lahan, namun rencana ini menemui banyak kendala.
"Lahan masih kendala. Sebab masih ada demo penolakan warga yang menentang pembebasan lahan dengan ganti rugi yang amat rendah," ujar Pengamat Energi UGM Fahmi Radhi.
Kelanjutan proyek dengan nilai investasi mencapai USD 2 miliar atau sekitar Rp26,4 triliun ini masih belum jelas. Sebab rencana melakukan reklamasi juga tak segampang yang dibayangkan. Sebab ini membutuhkan proses yang rumit dan jauh lebih lama dibanding pembebasan tanah.
"Reklamasi bukan solusi yang tepat dalam pembangunan pembangkit listrik. Meski dibutuhkan area luas untuk pembangunan pembangkit, cuman kalau reklamasi hanya untuk keperluan bangun pembangkit, biaya jadi lebih mahal," jelasnya.
Selain itu, reklamasi juga akan mendapat penolakan warga dan nelayan, termasuk soal perizinan pembangunan dari pemerintah yang sulit keluar.
"Ini kendala-kendala real yang membuat pengerjaan proyek jadi molor. Bahkan, bisa dibatalkan lantaran penolakan warga dan nelayan, serta kemungkinan izin reklamasi tidak keluar," tandas Fahmi.
Sabtu, 25/07/2026 22:07 WIB
