BPK Apresiasi Setjen MPR Dalam Mengelola Keuangan Negara

Redaksi | Kamis, 14/09/2017 21:10 WIB

Menteri Sri Mulyani serahkan penghargaan WTP kepada Makruf Cahyono

Jakarta - Sesjen MPR Makruf Cahyono mengaku bangga lembaga Kesektariatan Jenderal mendapatkan predikat nilai bagus dari BPK. Ia mengatakan kualitas pengelolaan keuangan masing-masing Kementerian/Lembaga, indikatornya tercermin dari laporan keuangannya.

“Alhamdulillh Setjen MPR memiliki kualitas laporan keuangan yang memadai dan setiap tahun kita mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), dari BPK” ujar Makruf selepas mengikuti acara “Rakernas dan Talkshow Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Indonesia Sejahtera” yang diselenggarakan di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, (14/9/2017).

Makruf menyatakan WTP merupakan kualifikasi tertinggi dari penilaian pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dikatakannya, Setjen MPR sudah 6 tahun berturut-turut mendapatkan nilai WTP. Penghargaan itu, lanjutnya, diberikan oleh  BPK sebagai  lembaga negara yang mempunyai tugas untuk  audit pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Dalam acara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanda penghargaan WTP kepada Ma`ruf Cahyono.

Makruf mengungkapkan pengelolaan keuangan negara Setjen MPR sangat terkait dengan program lembaga MPR dalam melaksanakan wewenang dan tugas konstitusionalnya. Untuk itu, imbuhnya, predikat WTP juga selaras dengan upaya melakukan reformasi birokrasi dibidang akuntabilitas publik.

"Pengelolaan keuangan yang baik  merupakan cermin dari pelaksanaan reformasi birokrasi," ungkapnya.

Makruf mengutarakan dari aspek akuntabilitas, Setjen MPR dipandang baik oleh BPK. Dengan mendapat predikat WTP, kata dia, berarti menunjukan pelaksanaan reformasi birokrasi yang semakin  berkualitas.

"Meski demikian predikat WTP yang diterima oleh Setjen MPR menjadi tantangan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan reformasi birokrasi. WTP pada gilirannya harus mampu mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, dan penciptaan suasana budaya kerja pemerintahan  yang bersih dan bebas KKN," jelasnya.