Marak OTT Kepala Daerah, Mendagri Bilang Sudah Lapor ke Presiden

Samrut Lellolsima | Kamis, 30/07/2026 17:36 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto dok. Kemendagri)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah.

Menurut Tito, Presiden berulang kali mengingatkan seluruh penyelenggara negara, termasuk kepala daerah, agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

“Ya saya nggak usah sampaikan, yang jelas saya sudah laporkan. Iya, kan beliau sudah sampaikan juga berkali-kali jangan sampai terjadi korupsi, termasuk juga oleh kepala daerah,” kata Tito usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/7).

Tito menegaskan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Persoalan maraknya OTT kepala daerah juga telah disampaikannya kepada Presiden saat menghadiri kegiatan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

“Ya sudah disampaikan, kemarin saya sampaikan pas di IPDN, termasuk pembahasan bagaimana memperkuat kemampuan kepala daerah sebelum dia menjabat dan setelah menjabat terpilih,” ujarnya.

Menurut Tito, peningkatan kapasitas kepala daerah menjadi penting karena mereka berasal dari latar belakang yang beragam. Tidak semua kepala daerah memiliki pengalaman maupun pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan dan birokrasi ketika mulai menjabat.

“Karena latar belakangnya berbeda, nggak semuanya ngerti birokrasi, bisa mungkin mohon maaf, dari artis, dari pengusaha, swasta, yang dia begitu masuk jadi kepala daerah dia harus ngerti birokrasi,” katanya.

Ia menjelaskan pemerintah selama ini telah berupaya memperkuat kapasitas, kapabilitas, dan integritas para kepala daerah melalui berbagai program pembinaan.

Sejumlah lembaga seperti KPK, Ombudsman, hingga Kementerian Agama turut dilibatkan dalam pendidikan antikorupsi dan penguatan integritas.

Selain itu, pembinaan juga dilakukan melalui implementasi nilai-nilai dasar ASN yang dikenal dengan program “BerAKHLAK”.

Meski demikian, Tito menegaskan keberhasilan pembinaan tetap bergantung pada komitmen pribadi masing-masing kepala daerah.

“Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah berusaha membina mereka. Membina mereka memberikan kemampuan, kapabilitas, memperkuat integritas,” ujarnya.

“Tapi semua kembali kepada individu orang masing-masing. Individunya,” pungkas Tito.