Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. (Foto: Dok. Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Komisi III DPR RI akan mengundang kembali Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama dengan organisasi advokat untuk membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Senin (21/7).
Hal itu sebagaimana diutarakan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (20/7).
"Besok Komisi III DPR RI akan mengundang kembali YLBHI sebagai elemen masyarakat yang meminta penghentian pembahasan revisi KUHAP dan organisasi advokat yang mengusulkan terus dibahasnya Revisi KUHAP," tulisnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini juga menegaskan bahwa pihaknya mempersilakan masyarakat luas yang ingin menyampaikan aspirasinya terkait revisi KUHAP.
Komisi III DPR, dilanjutkan Habiburokhman, siap menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) agar aspirasi mereka ditampung di rapat, ketimbang menggelar demo.
"Dari pada hanya melakukan aksi demo akan lebih baik jika mereka masuk, agar aspirasi mereka lebih mudah diserap oleh seluruh fraksi," pungkasnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi debat publik dalam rangka menolak revisi KUHAP di depan Gerbang Pancasila DPR, Senin, 14 Juli 2025. Ketimbang menemui massa, Komisi III DPR saat itu memilih mengajak mereka untuk diskusi ke ruang rapat.
Selasa, 04/08/2026 14:16 WIB
Rabu, 05/08/2026 18:15 WIB
