Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh Jumhur Hidayat menerima kunjungan pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Kantor KLH/BPLH, Jakarta (Foto: KLH)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh Jumhur Hidayat mengajak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) untuk menggalakkan gerakan tobal ekologis untuk keberlanjutan ekonomi.
Ajakan tersebut disampaikan Menteri LH Jumhur saat menerima kunjungan pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Kantor KLH/BPLH, Jakarta.
"Saya ingin masyarakat betul-betul mendapatkan keuntungan terbesar dari kegiatan pembangunan. Saya selalu pidatokan dan akan diimplementasikan dalam regulasi," ujar Menteri Jumhur dalam keterangan resmi dikutip Minggu (2/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, turut disoroti rendahnya harga perdagangan karbon di Indonesia yang saat ini baru berkisar antara 3 hingga 9 dolar Amerika Serikat (AS) per ton CO_2 ekuivalen (tCO_2e). Angka ini tertinggal jauh dibandingkan harga pasar global di sejumlah negara lain yang bisa mencapai 80 euro atau 90 dolar AS, bahkan menembus 40 dolar AS di Singapura.
"Kenapa di kita cuma 9 dolar AS. Harus dicari apa penyebabnya. Kalau gitu mending kita aja yang mengerjakan perdagangan karbon itu. Jangan sampai orang membeli dari kita murah, lalu dia jualnya mahal ke pasar internasional," kritik Menteri Jumhur.
Sebagai langkah konkret, Menteri Jumhur membagikan pengalamannya usai melawat ke Kabupaten Kubu Raya. Di wilayah tersebut, terdapat masyarakat yang mengelola 100.000 hektare kawasan mangrove dengan kesiapan investor untuk masuk ke dalam skema perdagangan karbon. Saat ini, pihak KLH/BPLH tengah mengawal proses tersebut agar berjalan akuntabel.
Kendati demikian, Menteri Jumhur juga mengingatkan pentingnya mitigasi sosial agar lonjakan finansial mendadak tidak justru merugikan masyarakat lokal. Pengelolaan dana besar dari investasi karbon harus diarahkan ke dalam sistem ekonomi produktif yang berkelanjutan.
"Karena itu uang besar yang tiba-tiba datang tapi harus dipastikan uang itu dioperasionalkan dengan benar. Jangan sampai habis begitu saja seperti kasus beberapa waktu lalu perkampungan mendapat ganti untung dari lahannya yang dijadikan lokasi pengobaran minyak bumi. Bisa dicarikan solusi dengan jalan warga membentuk semacam koperasi atau membentuk UMKM mengelola ekowisata mangrove di daerah situ misalnya," ujarnya.
Di hadapan para aktivis WALHI, Menteri Jumhur menyatakan dukungan penuh dan apresiasi terhadap kerja-kerja nyata organisasi lingkungan tersebut. Bagi KLH/BPLH, kehadiran WALHI dipandang sebagai mitra strategis dalam misi memuliakan bumi.
"Kami (KLH) sebenarnya diuntungkan oleh WALHI dalam upaya memuliakan bumi. Di KLH dikenal dengan 2 aksi yaitu mitigasi dan adaptasi, Nah saya menambahkan satu unsur lagi yaitu prosperity atau kesejahteraan bagi warga lokal setempat," ujar Menteri Jumhur.
Ia memetakan bahwa dunia kini tengah bertransisi dari fase pembangunan konvensional, yang kerap mengorbankan kelestarian demi pertumbuhan ekonomi semata melalui eksploitasi tambang, menuju pembangunan inkonvensional. Pada fase baru ini, potensi ekonomi ribuan triliun rupiah dari perdagangan karbon dan keanekaragaman hayati (biodiversity) harus berjalan beriringan dengan pemulihan ekosistem.
Sebagai fondasi moral dan struktural, pemerintah saat ini tengah menggalakkan gerakan pertobatan ekologis nasional guna memperbaiki kerusakan lingkungan masa lalu.
"Semua bersalah atas kerusakan ekologis. Untuk itu kita perlu tobat. Pada prinsipnya KLH men-support siapapun yg punya kepedulian terhadap lingkungan, apalagi WALHI. Mudah mudahan ke depan lingkungan menjadi lebih baik dengan pertobatan ekologis kita," kata Menteri Jumhur.
Bagi KLH/BPLH, pertemuan ini menegaskan bahwa kolaborasi lintas elemen seperti WALHI sangat krusial dalam memperkuat gerakan pertobatan ekologis nasional, di mana pemulihan lingkungan harus berjalan selaras dengan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.
Minggu, 02/08/2026 11:55 WIB
Minggu, 02/08/2026 11:45 WIB
Minggu, 26/07/2026 10:05 WIB
