AS Protes TKDN Indonesia, Eddy Soeparno: Industri Nasional Harus Tetap Diperkuat

Eko Budhiarto | Minggu, 06/04/2025 10:55 WIB

Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno. (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno angkat bicara kembali mengenai tarif dagang Amerika Serikat terhadap Indonesia, yang salah satunya disebabkan protes pemerintah AS terhadap penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Eddy menegaskan, kebijakan TKDN bukan merupakan proteksionisme, tapi merupakan inisiatif pemerintah untuk membangun industri dalam negeri agar pasar domestik tidak dibanjiri barang-barang impor

“Kebijakan TKDN adalah instrumen untuk memperkuat industri nasional, bukan untuk menutup diri dari perdagangan global. Apa yang dilakukan Indonesia dalam membangun industri dalam negerinya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan negara-negara mitra dagang Indonesia lainnya. Namun jika kebijakan ini dipersepsikan sebagai hambatan oleh negara mitra, saya yakin tim diplomasi yang dibentuk pemerintah akan memberikan penjelasan secara komprehensif,” jelasnya.

Eddy juga meyakini, pemerintah Indonesia tidak akan mengikuti kehendak Pemerintah AS dengan melonggarkan kebijakan TKDN seperti yang dikhawatirkan beberapa kelompok pengusaha.

“Kebijakan TKDN perlu dilanjutkan dan jangan dilonggarkan terhadap salah satu negara semata. Sekali kita memberikan kelonggaran TKDN, seluruh negara mitra dagang juga akan meminta hal yang sama. Justru saya memandang kebijakan tarif Donald Trump ini akan menjadi momentum bagi Pemerintah untuk memperkuat industri nasional dan membuat TKDN kita semakin berkualitas dan ekonomis,” lanjutnya.

Secara khusus, Eddy meyakini strategi Presiden Prabowo dalam menghadapi kebijakan proteksionisme Amerika Serikat akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global.

“Kebijakan Presiden Prabowo yang mencakup perluasan jaringan mitra dagang, peningkatan daya saing produk lokal, serta diversifikasi pasar ekspor merupakan strategi yang tepat. Ini akan menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah perubahan dinamika perdagangan global. Termasuk di dalamnya kerjasama dengan negara-negara ASEAN maupun BRICS dan OECD,” ujarnya.

Eddy yang pernah menjabat sebagai Direktur Investment Banking Merrill Lynch Asia Pacific ini menyampaikan, tekanan kebijakan tarif Pemerintah AS ini jangan sampai mengganggu agenda percepatan hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia.

“Kami mendukung komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat hilirisasi sebagai upaya menambah nilai dari produk mineral dan sumber daya alam di Indonesia,”

“Hal ini agar Indonesia tidak hanya menghasilkan produk turunan pertama atau antara, namun mampu menghasilkan produk jadi, seperti baterai, solar cell, kawat tembaga, perabotan rumah tangga dari aluminium dan lain-lain," lanjut Eddy.

"Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, produksi hasil industri nasional perlu didorong masuk ke pasar ekspor, karena pertumbuhan ekonomi ke depannya harus mengandalkan investasi dan ekspor," tutup tutup Anggota DPR RI dengan pengalaman 26 tahun di Perbankan dan Keuangan Internasional ini.