Skema Baru Impor Minyak dan LPG Disiapkan, Pertamina Akan Beli dari BLU

Agus Mughni | Senin, 26/10/2026 17:10 WIB

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Ketahanan Energi Nasional yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin (26/10). (Foto: Agus Mughni Muttaqin/Jurnas.com)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Pemerintah menyiapkan perubahan mekanisme pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026.

Melalui skema baru itu, pemerintah akan mengambil peran langsung dalam kesepakatan dengan negara pemasok, sedangkan PT Pertamina (Persero) nantinya membeli pasokan melalui badan layanan umum (BLU) yang ditugaskan.

Bahlil mengatakan, aturan tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memilih negara pemasok melalui mekanisme government to government (G2G) dan government to business (G2B). Skema ini memperluas mekanisme pengadaan yang selama ini mengandalkan hubungan bisnis antarpelaku usaha atau business to business (B2B).

“Perpres 107 ini adalah sebagai babak baru dalam sistem pengadaan crude, BBM, dan LPG bagi negara kita,” kata Bahlil dalam konferensi pers Ketahanan Energi Nasional yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin (26/10).

Menurut dia, proses tender yang dilakukan Pertamina selama ini dapat memakan waktu lama. Bahkan, ketika Pertamina telah memenangkan tender dengan harga lebih murah, pasokan belum tentu diperoleh apabila negara pemasok menerima tawaran yang lebih tinggi dari pembeli lain.

“Ada beberapa negara kita sudah tender, Pertamina sudah menang dengan harga murah di negara mereka. Kemudian setelah itu kalau ada negara lain yang datang membeli dengan harga yang lebih mahal maka Pertamina selalu dijadikan nomor kesekian,” ujarnya.

Atas dasar itu, pemerintah akan menjalankan kesepakatan pengadaan dengan negara lain melalui mekanisme baru tersebut. Bahlil menjelaskan, BLU yang ditugaskan akan menjadi pihak yang mengadakan pasokan, kemudian Pertamina membeli dari BLU.

“Jadi nanti negara yang akan melakukan deal dengan negara-negara lain kita tahu nantinya adalah BLU yang ditugaskan,” kata Bahlil.

Bahlil menyebut Indonesia masih mengimpor minyak mentah, tetapi pengadaan dari kawasan Timur Tengah sudah tidak dilakukan. Sementara itu, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor, terutama dari Amerika, berdasarkan angka yang disampaikan dalam keterangannya.

Untuk solar, Indonesia disebut sudah tidak melakukan impor karena kebutuhan dipenuhi dari produksi dalam negeri. Namun, impor masih dilakukan untuk Pertalite beroktan RON 90 dan sebagian kebutuhan bensin RON 92, RON 95, serta RON 98.

Pemerintah juga tengah mengantisipasi ketidakpastian geopolitik yang berpotensi memengaruhi pasokan energi. Bahlil mengatakan dirinya akan mengunjungi sejumlah negara, termasuk India dan China, untuk memperoleh kepastian pasokan.

Selain mencari sumber pasokan alternatif, pemerintah diarahkan untuk mengupayakan kontrak jangka panjang. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian situasi global.

Bahlil memastikan cadangan BBM nasional berada pada standar minimum nasional dan harga BBM bersubsidi tidak akan naik. Ia menyampaikan jaminan tersebut berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Rakyat Indonesia, tenang. Insyaallah saya akan berikan jaminan atas arahan dan perintah Presiden Prabowo bahwa cadangan BBM kita dalam standar minimum nasional harga tidak akan naik untuk BBM subsidi. Saya diperintahkan untuk mencari kontrak jangka panjang,” ujarnya.

Bahlil juga menjelaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM yang sempat terjadi berkaitan dengan distribusi pasokan dari kilang ke terminal, termasuk keterlambatan kedatangan kapal. Menurut dia, kondisi tersebut berbeda dari penurunan cadangan BBM nasional.