Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memberi keterangan pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin (26/10). (Foto: Agus Mughni Muttaqin/Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 menjadi babak baru dalam pengadaan minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG).
Melalui aturan tersebut, pemerintah akan terlibat langsung dalam kesepakatan pengadaan dengan negara pemasok, yang selama ini dilakukan PT Pertamina (Persero) melalui skema bisnis antarpelaku usaha.
"Perpres 107 ini adalah sebagai babak baru dalam sistem pengadaan crude, BBM, dan LPG bagi negara kita," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10).
Ia menjelaskan, mekanisme pengadaan yang sebelumnya mengandalkan skema business to business (B2B) akan diperluas dengan melibatkan skema government to government (G2G) dan government to business (G2B). Dengan mekanisme tersebut, Indonesia memiliki lebih banyak pilihan negara untuk memenuhi kebutuhan energi.
"Artinya kita sekarang sudah bisa melakukan pilihan-pilihan, negara-negara mana saja yang kita akan ambil," kata Bahlil.
Ia menyampaikan, selama ini proses tender yang dilakukan Pertamina membutuhkan waktu lama. Bahkan, ketika Pertamina telah memenangkan tender dengan harga lebih murah, kesepakatan tersebut masih berpotensi tidak terealisasi apabila negara pemasok menerima tawaran lebih tinggi dari negara lain.
"Ada beberapa negara, kita sudah tender, Pertamina sudah menang dengan harga murah di negara mereka. Kemudian setelah itu, kalau ada negara lain yang datang membeli dengan harga yang lebih mahal, maka Pertamina selalu dijadikan nomor kesekian," ujarnya.
Atas dasar itu, pemerintah akan mengambil alih proses kesepakatan pengadaan dengan negara lain melalui mekanisme yang diatur dalam perpres tersebut. Bahlil menyebut badan layanan umum (BLU) akan ditugaskan untuk menjalankan mekanisme itu.
"Atas dasar itu, perpres-nya udah ada. Jadi nanti perpres ini, nanti negara yang akan melakukan deal dengan negara-negara lain. Kita tahu nantinya adalah BLU yang ditugaskan," katanya.
Bahlil menjelaskan, Indonesia masih mengimpor minyak mentah, tetapi pengadaan dari kawasan Timur Tengah sudah tidak dilakukan. Sementara itu, sekitar 85 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor dari Amerika.
Adapun untuk Solar, Indonesia sudah tidak melakukan impor. Namun, impor masih dilakukan untuk sejumlah jenis bensin, yakni Pertalite dengan RON 90 serta sebagian kebutuhan bensin dengan RON 92, RON 95, dan RON 98.
Lebih lanjut, Bahlil memastikan cadangan BBM nasional berada pada standar minimum nasional dan menyatakan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun ini.
"Rakyat Indonesia tenang. Insyaallah saya berikan jaminan atas arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo bahwa cadangan BBM kita dalam standar minimum nasional. Harga tidak akan naik untuk BBM subsidi. Saya diperintahkan untuk mencari kontrak jangka panjang," katanya.
Selasa, 20/10/2026 08:35 WIB
Sabtu, 17/10/2026 08:35 WIB
Senin, 26/10/2026 18:15 WIB
