Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memberi keterangan pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10). (Foto: Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji sejumlah lokasi untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), termasuk di Kepulauan Riau dan Halmahera.
Rencana tersebut, kata Bahlil, masih dalam tahap kajian dan harus melewati studi kelayakan atau feasibility study (FS) sebelum diputuskan lebih lanjut.
Dia mengatakan pengembangan energi nuklir menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, pemerintah belum menetapkan keputusan akhir mengenai lokasi, teknologi, kapasitas pembangkit, maupun mitra yang akan terlibat.
“Salah satu di antaranya nuklir yang kita tempatkan, masih dalam studi, kita akan taruh di Kepri, di Batam. Untuk bagaimana mendorong ketahanan energi kita. Ini masih dalam perhitungan,” kata Bahlil dalam konferensi pers Ketahanan Energi Nasional yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin (26/10).
Ia juga menyebut adanya kajian pengembangan PLTN di Halmahera yang, menurut penjelasannya, sedang dipertimbangkan untuk bekerja sama dengan Rusia. Selain itu, beberapa lokasi di Kalimantan dan Sumatera turut masuk dalam pembahasan.
Bahlil menegaskan keputusan akan ditentukan setelah kajian kelayakan selesai. Pemerintah belum mengumumkan secara definitif lokasi maupun teknologi yang akan digunakan.
Selain mengkaji energi nuklir, pemerintah sedang menata kembali mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026. Aturan tersebut memungkinkan pengadaan melalui skema antarpemerintah serta kerja sama pemerintah dengan pelaku usaha.
Bahlil menyatakan pemerintah sedang mencari kepastian pasokan dari sejumlah negara, termasuk India dan China. Ia juga mendapat arahan untuk mencari kontrak jangka panjang guna mengantisipasi ketidakpastian geopolitik yang dapat memengaruhi pasokan energi.
Dalam keterangannya, Bahlil menyebut cadangan solar nasional berada pada kisaran 16–18 hari, sedangkan cadangan sejumlah jenis BBM lainnya berada di atas 20 hari. Ia mengatakan cadangan tersebut berada pada standar minimum nasional.
Bahlil juga membedakan gangguan distribusi dengan kondisi cadangan nasional. Menurut dia, kelangkaan BBM yang sempat terjadi berkaitan dengan keterlambatan kapal dan penyaluran dari kilang ke terminal, bukan semata-mata karena berkurangnya cadangan nasional.
Ia juga memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan di tengah perubahan harga minyak mentah dan pembahasan kebutuhan anggaran subsidi serta kompensasi energi.
Bahlil menyebut harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada di sekitar 92 dolar AS per barel, sementara asumsi ICP dalam APBN disebut sebesar 90 dolar AS per barel. Menurut Bahlil, selisih tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi.
“Maka pasti ada penambahan anggaran subsidi dan kompensasi. Udah pasti itu,” kata dia.
Meski demikian, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun. Pemerintah, menurut dia, akan memantau perkembangan harga dan kondisi energi secara berkala.
“Rakyat Indonesia, tenang. Insyaallah saya akan berikan jaminan atas arahan dan perintah Presiden Prabowo bahwa cadangan BBM kita dalam standar minimum nasional harga tidak akan naik untuk BBM subsidi,” ujarnya.
Selasa, 20/10/2026 08:35 WIB
Sabtu, 17/10/2026 08:35 WIB
Senin, 26/10/2026 18:15 WIB
