Gerindra Sebut Kesejahteraan Rakyat Meningkat di Dua Tahun Prabowo-Gibran

Samrut Lellolsima | Senin, 19/10/2026 19:49 WIB

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Partai Gerindra menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat sejumlah kemajuan, mulai dari stabilitas ekonomi, penguatan ketahanan pangan, hingga perluasan layanan pendidikan dan kesehatan.

Meski demikian, pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada capaian angka dan jumlah penerima program. Pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, serta kualitas pelaksanaan kebijakan harus menjadi perhatian agar dampak pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, capaian selama dua tahun terakhir menjadi modal bagi pemerintah untuk memperkuat kemandirian nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat dari fundamental ekonomi yang tetap stabil di tengah gejolak global, penguatan produksi pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta percepatan hilirisasi,” kata Sugiat dalam keterangannya, Senin (19/10).

Sugiat yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026. Sementara tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.

Penurunan tersebut diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin sekitar 430 ribu orang. Namun, menurut Sugiat, indikator ekonomi tersebut tetap harus diikuti upaya memastikan manfaat pertumbuhan dapat dinikmati masyarakat secara lebih merata.

“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tantangan yang masih ada juga harus diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara,” ujarnya.

Di sektor pangan, Sugiat menyebut pemerintah telah melaporkan pencapaian swasembada delapan komoditas strategis, meliputi beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Pemerintah juga menyederhanakan 145 aturan penyaluran pupuk serta menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025. Adapun nilai tukar petani pada September 2026 tercatat sebesar 131,11 atau naik 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Meski mencatat perkembangan tersebut, Sugiat mengingatkan bahwa keberhasilan swasembada tidak cukup hanya diukur dari peningkatan produksi. Stabilitas harga dan kelancaran distribusi juga harus dijaga agar kebijakan pangan berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Kemandirian pangan harus diikuti dengan stabilitas harga yang bisa dirasakan masyarakat di seluruh daerah. Distribusi pangan, ketersediaan pupuk, dan antisipasi gangguan pasokan juga harus terus diperkuat,” katanya.

Pada sektor pendidikan dan kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilaporkan telah menjangkau 99,1 juta orang. Sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup sekitar 57 juta penerima manfaat hingga Agustus 2026.

Program Sekolah Rakyat juga telah beroperasi di 182 lokasi dengan jumlah siswa sekitar 44 ribu orang.

Sugiat menilai, perluasan program tersebut perlu dibarengi pengawasan yang memadai. Pemerintah harus memastikan bantuan diterima kelompok yang membutuhkan, sekaligus menjaga kualitas pelayanan dan keamanan pangan dalam pelaksanaannya.

“Keberhasilan program prioritas tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat. Yang tidak kalah penting adalah kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, agenda hilirisasi dan penataan aset negara juga menjadi perhatian Gerindra. Melalui Danantara, pemerintah mencatat 26 proyek strategis dengan nilai investasi Rp225 triliun dan proyeksi penyerapan tenaga kerja sebanyak 37.833 orang.

Di sisi lain, pemerintah melaporkan penguasaan kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026 melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

Menurut Sugiat, proyek hilirisasi dan penertiban aset tersebut harus menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat diukur, baik melalui realisasi investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan penerimaan negara, maupun kontribusi terhadap daerah penghasil.

Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Hilirisasi, kata dia, harus mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

“Pengelolaan sumber daya alam dan aset negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hilirisasi juga harus memberikan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” tuturnya.

Sugiat menegaskan, Gerindra mendukung keberlanjutan program pemerintahan Prabowo-Gibran dengan tetap mendorong evaluasi terhadap kebijakan yang belum berjalan optimal.

Ia menilai, pemerataan pembangunan, efektivitas penggunaan anggaran, dan peningkatan kesejahteraan rakyat harus menjadi ukuran utama dalam menilai keberhasilan program pemerintah.

“Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan atau banyaknya program yang berjalan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Karena itu, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat harus terus menjadi prioritas,” pungkasnya.