Ketua DPR Minta Pertamina Tambah Pasokan BBM di Bali

Samrut Lellolsima | Rabu, 14/10/2026 14:37 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pertamina bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menambah pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Bali.

Langkah ini diperlukan untuk mengatasi kelangkaan yang membuat warga mengantre hingga berjam-jam di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” kata Puan dalam keterangan resminya, Rabu (14/10).

Kelangkaan BBM dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Bali, mulai dari Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli. Antrean kendaraan di beberapa SPBU bahkan mengular hingga satu kilometer. Seorang warga perempuan di Badung juga dilaporkan pingsan setelah mengantre selama berjam-jam.

Pertamina sebelumnya menyebut kendala bongkar muat kapal tanker menjadi salah satu penyebab terganggunya pasokan BBM di Bali. Perusahaan pelat merah tersebut menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, Puan mengingatkan penambahan pasokan harus dibarengi dengan pembenahan distribusi agar BBM segera tersedia di SPBU yang mengalami kekosongan.

“Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,” ujarnya.

Politikus PDIP itu juga mendorong Kementerian ESDM dan Pertamina mengevaluasi seluruh tahapan distribusi, mulai dari kedatangan kapal, proses pembongkaran, ketersediaan stok di terminal, hingga pengiriman ke penyalur.

Menurut Puan, evaluasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan yang masih terjadi sekaligus menentukan langkah percepatan agar pelayanan BBM kembali normal.

“Pemeriksaan harus memperjelas hambatan yang masih terjadi dan keputusan yang diperlukan untuk mempercepat pelayanan kembali normal,” katanya.

Puan menegaskan, keberhasilan penanganan kelangkaan tidak cukup diukur dari bertambahnya pasokan di terminal. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan tambahan BBM benar-benar sampai kepada masyarakat.

“Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan. Setiap tambahan pasokan perlu segera diterjemahkan menjadi pengiriman yang sesuai kebutuhan dan pemulihan SPBU yang dapat dirasakan masyarakat,” tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut.

Selain itu, Puan meminta Pertamina memetakan kebutuhan BBM berdasarkan jenis bahan bakar dan wilayah pelayanan. SPBU yang berulang kali mengalami kekosongan harus menjadi prioritas agar pasokan yang dikirim mampu memenuhi kebutuhan hingga pengiriman berikutnya.

Ia juga meminta pemerintah menetapkan indikator pemulihan yang jelas, mulai dari jumlah SPBU yang kembali beroperasi normal, durasi kekosongan stok, kecukupan pasokan di antara jadwal pengiriman, hingga perkembangan waktu antrean kendaraan.

“Evaluasi perlu melihat jumlah SPBU yang kembali melayani, lamanya kekosongan, kecukupan pasokan antarjadwal pengiriman, dan perkembangan waktu antrean. Informasi tersebut menjadi dasar penyesuaian operasi setiap hari,” jelasnya.

Selama proses pemulihan, Puan turut meminta pemerintah memastikan kebutuhan BBM untuk pelayanan darurat dan aktivitas penting masyarakat tetap terpenuhi melalui mekanisme yang sesuai ketentuan. Kebutuhan fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan distribusi bahan pokok, menurut dia, perlu diperhitungkan berdasarkan jenis BBM yang digunakan.

Puan menambahkan, koordinasi pemerintah dan Pertamina harus disertai pembagian tanggung jawab yang tegas. Dengan demikian, lokasi yang masih mengalami kendala, pihak yang bertanggung jawab, serta perkiraan waktu pemulihan dapat diketahui secara jelas.

“Pemerintah dan Pertamina perlu mengetahui lokasi yang masih terkendala, pihak yang menanganinya, dan kapan pelayanan diperkirakan membaik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Puan mengingatkan kelangkaan BBM berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi Bali, terutama sektor pariwisata dan industri kreatif yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah.

“Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan memengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi nasional,” ucapnya.

Puan memastikan DPR melalui komisi terkait akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan BBM di Bali, termasuk kecukupan cadangan operasional dan alternatif pengiriman apabila terjadi perubahan jadwal distribusi.

“Perbaikan perlu memastikan gangguan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pelayanan,” pungkas Puan.