Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai pembenahan sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun pemerintahannya.
Sejumlah program mulai dari revitalisasi sekolah hingga pengembangan sekolah unggulan menjadi bagian dari upaya tersebut.
Namun, Lalu mengingatkan agar pelaksanaan program pendidikan tidak terhambat persoalan birokrasi, terutama dalam pengelolaan dan pencairan anggaran.
Menurut Legislator PKB itu, pemerintah telah menjalankan sejumlah kebijakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Salah satunya melalui revitalisasi sekolah yang selama belasan hingga puluhan tahun belum mendapatkan perbaikan memadai.
Selain pembenahan sarana dan prasarana, pemerintah juga mendorong digitalisasi pendidikan untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan teknologi.
Di sisi lain, perhatian terhadap tenaga pendidik juga diperlukan, baik melalui peningkatan kesejahteraan maupun kepastian status kepegawaian guru.
“Selama dua tahun Pak Presiden cukup memberikan perhatian dan sangat serius membenahi pendidikan kita,” kata Lalu Hadrian saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/10).
Ia juga menyoroti pengembangan berbagai program pendidikan yang menyasar kelompok masyarakat dengan kebutuhan berbeda. Sekolah Rakyat, misalnya, diarahkan untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Sementara itu, Sekolah Garuda disiapkan untuk memfasilitasi siswa berpotensi akademik tinggi agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk kampus-kampus terbaik dunia.
Pemerintah juga merencanakan pengembangan sekolah nasional terintegrasi serta universitas di bidang kedokteran dan sains. Menurut Lalu, berbagai program tersebut perlu diikuti pelaksanaan yang terukur agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian dalam menerjemahkan kebijakan Presiden menjadi program yang berjalan efektif di lapangan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, kata dia, harus mampu mengimplementasikan arah kebijakan tersebut. Dukungan Kementerian Keuangan juga diperlukan agar kebutuhan pembiayaan program pendidikan tidak menjadi kendala.
“Jangan sampai nanti Presiden sudah mengajukan program yang begitu baik, terkendala lagi-lagi terkait dengan birokrasi keuangan. Ini yang tidak kita inginkan,” ujarnya.
Lalu berharap koordinasi antara kementerian terkait dapat diperkuat sehingga agenda pembenahan pendidikan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi terlaksana sesuai tujuan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Jum'at, 09/10/2026 13:05 WIB
