Trump Klaim Rusia-Ukraina Sepakati Gencatan Senjata Energi

Mutiul Alim | Minggu, 11/10/2026 23:34 WIB

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjabat tangan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin (Foto: Anadolu)

Washington, Jurnas.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa Rusia dan Ukraina telah menyepakati gencatan senjata energi, yang berlaku segera pada Minggu (11/10).

Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui unggahan di media sosial Truth Social hanya beberapa jam setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menolak tekanan AS, yang mendesak penghentian sepihak atas serangan terhadap kilang minyak Rusia.

Namun, dalam wawancara dengan Axios yang dikutip Reuters, Zelenskyy menyatakan bahwa unggahan Trump tersebut merupakan kali pertama dirinya mendengar tentang kesepakatan itu.

Kendati demikian, seorang pejabat senior Ukraina mengungkapkan kepada Reuters bahwa Kyiv pada prinsipnya siap menyetujui gencatan senjata semacam itu asalkan Rusia juga bersedia.

Zelenskyy sebelumnya menegaskan pendirian Ukraina bahwa mereka bersedia menghentikan serangan ke kilang minyak Rusia, hanya jika Moskow menghentikan serangannya terhadap infrastruktur energi Ukraina disertai jaminan nyata.

"Penyebab sebenarnya dari perang di Eropa adalah Rusia dan hanya Rusia seorang. Penghentian serangan terhadap infrastruktur energi sebenarnya memungkinkan untuk dilakukan hari ini juga, namun Putin tidak menginginkannya," kata Zelenskyy.

Hubungan kedua pemimpin mengalami kemunduran tajam setelah Trump memperingatkan Zelenskyy untuk segera menghentikan serangan ke kilang Rusia, serta mendesak rakyat Ukraina mengganti pemimpin mereka melalui pemilu baru.

Menanggapi desakan tersebut dalam program This Week di ABC pada Minggu ini, Zelenskyy menyatakan siap menyelenggarakan pemilu apabila Presiden Vladimir Putin menyetujui gencatan senjata total selama 60 hari.

"Tolong sampaikan kepada Putin, beri kami waktu dua bulan, 60 hari gencatan senjata total, dan kami akan menyelenggarakan pemilu," ujar Zelenskyy.

Zelenskyy menekankan bahwa rakyat Ukrainalah yang berhak menentukan pemimpin mereka, namun pertempuran harus diakhiri terlebih dahulu mengingat undang-undang Ukraina melarang pelaksanaan pemilu di bawah darurat militer demi alasan keamanan.

Dia juga menolak disalahkan atas kenaikan harga energi global dan menegaskan bahwa perang di Timur Tengah merupakan faktor yang jauh lebih berpengaruh.