Presiden Palestina Mahmoud Abbas (Foto: REUTERS)
Jakarta, Jurnas.com - Presiden Palestina Mahmoud Abbas memperingatkan adanya “eskalasi berbahaya” yang dilakukan pemerintah Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Menurut Abbas, kebijakan tersebut disertai tekanan yang bertujuan melemahkan kemampuan warga Palestina untuk bertahan di tanah mereka dan mendorong mereka meninggalkan wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Abbas dalam pidato pembukaan sidang pertama Dewan Revolusi Gerakan Pembebasan Nasional Palestina (Fatah), yang dilaporkan kantor berita Palestina, Wafa, pada Kamis (10/9).
“Di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, kita menghadapi eskalasi berbahaya dari pemerintah Israel yang ekstremis,” kata Abbas.
Ia menyebut eskalasi tersebut mencakup perluasan permukiman, terorisme oleh pendudukan, penyitaan tanah dan padang penggembalaan, pembongkaran rumah, serta pendirian pos pemeriksaan militer yang memutus akses antarkota dan desa Palestina.
Menurut Abbas, kondisi itu turut menekan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Palestina di Tepi Barat.
Abbas juga menuding Israel menahan lebih dari US$6 miliar dana Palestina. Ia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang bertujuan melemahkan kemampuan warga Palestina untuk tetap bertahan di tanah mereka.
“Langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang bertujuan melemahkan kemampuan rakyat Palestina untuk tetap tinggal dan bertahan serta mendorong mereka menuju emigrasi,” ujar Abbas.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kekerasan dan operasi Israel di Tepi Barat sejak pecahnya perang di Gaza pada Oktober 2023.
Otoritas Palestina, menurut laporan tersebut, telah mendokumentasikan berbagai tindakan seperti pembunuhan, penangkapan, pembongkaran rumah, serangan terhadap masjid dan kendaraan, penghancuran lahan pertanian, pembatasan akses petani ke tanah mereka, hingga pemindahan paksa warga.
Data Palestina yang dikutip dalam laporan tersebut menyebut sekitar 750.000 warga Israel tinggal di 156 permukiman dan 360 pos permukiman yang dinilai ilegal di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Pihak Palestina memperingatkan operasi militer Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh warga pendudukan dapat membuka jalan menuju aneksasi formal Tepi Barat.
Langkah tersebut dinilai dapat semakin menghambat pembentukan negara Palestina sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Mengenai Gaza, Abbas menyerukan agar tahap kedua rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump segera dan sepenuhnya diterapkan.
Ia menegaskan pelaksanaan tahap tersebut harus mencakup gencatan senjata serta penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.
Perang Israel di Gaza yang dimulai pada 8 Oktober 2023, menurut otoritas Palestina yang dikutip dalam laporan tersebut, telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 174.000 orang. Sebagian besar korban disebut merupakan perempuan dan anak-anak. (*)
SUmber: Anadolu
Jum'at, 11/09/2026 07:50 WIB
